Mendikdasmen Abdul Mu'ti (NTVNews)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan pendataan serius terhadap sekolah-sekolah tingkat SD dan SMP yang memiliki jumlah siswa sangat minim. Berdasarkan data pasca-PPDB, banyak sekolah ditemukan memiliki murid di bawah 60 hingga 100 orang.
Menyikapi fenomena ini, kementerian sedang menggodok solusi komprehensif yang ditargetkan akan diputuskan sebelum tahun ajaran baru mendatang.
"Kami sudah melakukan pendataan sekolah-sekolah yang muridnya di bawah 60 dan di bawah 100, terutama untuk jenjang SD dan SMP. Memang datanya cukup banyak," ujar Abdul Mu'ti, 4 Agustus 2026.
Abdul Mu'ti menjelaskan sedikitnya ada tiga faktor utama yang menyebabkan krisis jumlah siswa di sejumlah sekolah negeri tersebut.
Pertama, adanya keterbatasan jumlah anak usia sekolah, khususnya di jenjang SD. Menurutnya, jumlah pertumbuhan anak usia sekolah saat ini tidak sebanyak periode sebelumnya karena faktor demografi yang kompleks.
Kedua, faktor historis dari era Presiden Soeharto. Mu'ti menjelaskan, dahulu pemerintah membangun SD Inpres secara masif di setiap desa untuk menuntaskan buta aksara. "Dulu satu desa minimal satu sekolah, bahkan ada desa yang memiliki lebih dari satu sekolah dasar karena sebelumnya sudah ada sekolah yang berdiri. Hal ini membuat jumlah sekolah menjadi sangat banyak," jelasnya.
Ketiga, adanya pergeseran tren di kalangan keluarga muda kelas menengah. Banyak orang tua kini lebih memilih menyekolahkan anak mereka ke lembaga swasta. Faktor mutu, kenyamanan, hingga jarak menjadi pertimbangan utama, meskipun harus membayar biaya yang relatif mahal.
Pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan opsi penggabungan sekolah sebagai salah satu jalan keluar. Namun, Mu'ti menegaskan bahwa langkah ini tidak sesederhana menutup bangunan sekolah, melainkan berkaitan erat dengan distribusi tenaga pendidik.
"Masalahnya tidak sekadar bagaimana sekolah di-merger, tapi terkait dengan tugas guru. Jika sekolah digabung, otomatis gurunya harus dimutasikan. Mekanisme mutasi ini yang harus kita atur secara komprehensif agar tidak menimbulkan masalah baru," tambahnya.
Abdul Mu'ti saat ini terus melakukan koordinasi internal untuk merumuskan kebijakan yang tidak sekadar reaktif, namun berkelanjutan untuk jangka panjang. Mu'ti memastikan bahwa keputusan final terkait penanganan sekolah dengan murid minim ini akan keluar pada tahun depan.
"Paling tidak, nanti pada tahun ajaran baru tahun depan sudah ada keputusan mengenai bagaimana kebijakan untuk sekolah-sekolah yang muridnya sangat sedikit ini," pungkasnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
