Presiden AS Donald Trump menggelar konferensi pers di Kompleks Kepresidenan sebagai bagian dari KTT NATO ke-36 para Kepala Negara dan Pemerintahan di Ankara, Turkiye, pada Rabu, 8 Juli 2026. (Antara)
Ntvnews.id, Taheran - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana penerapan tarif sebesar 20 persen terhadap seluruh kargo yang melintasi Selat Hormuz bersamaan dengan diberlakukannya blokade Angkatan Laut AS terhadap Iran. Kebijakan tersebut langsung memicu respons keras, mulai dari sindiran Iran hingga kritik Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva.
Berdasarkan pengumuman Joint Maritime Information Centre (JMIC) yang dipimpin Angkatan Laut AS, blokade terhadap pelabuhan dan kawasan pesisir Iran mulai diberlakukan pada pukul 20.00 GMT, 14 Juli atau 15 Juli pukul 03.00 WIB. Kebijakan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Trump.
Dilansir dari Reuters, Rabu, 15 Juli 2026, blokade mencakup seluruh wilayah pesisir selatan Iran, termasuk pelabuhan dan terminal ekspor minyak. Meski demikian, JMIC menegaskan kapal-kapal netral yang melintasi Selat Hormuz menuju atau berasal dari negara selain Iran tetap diperbolehkan berlayar. Pengiriman bantuan kemanusiaan juga tetap diizinkan setelah melalui proses pemeriksaan.
JMIC juga menyatakan kapal yang membantu armada lain menghindari blokade melalui transfer muatan antarkapal atau diduga bekerja sama dengan Iran akan menjalani inspeksi. Kapal yang tidak mematuhi instruksi pasukan blokade berisiko dilumpuhkan atau menjadi sasaran serangan.
"Selat Hormuz terbuka dan akan tetap terbuka, dengan atau tanpa Iran. Kami memberlakukan kembali blokade Iran," tulis Trump di akun Truth Social miliknya, seperti dikutip Reuters.
Baca Juga: Trump Klaim Mojtaba Khamenei 90 Persen Telah Tiada, Sebut Kekuatan Militer Iran Lumpuh
Trump menjelaskan tarif 20 persen tersebut dimaksudkan sebagai kompensasi atas operasi militer Amerika Serikat dalam menjaga keamanan jalur pelayaran di Selat Hormuz.
"AS... akan mendapatkan penggantian biaya, sebesar 20% dari semua kargo yang dikirim, untuk segala biaya yang diperlukan guna menjamin keselamatan dan keamanan di wilayah dunia yang sangat rawan konflik ini," ujarnya.
Pemerintah Iran merespons kebijakan tersebut dengan nada menyindir. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyebut besaran tarif yang diusulkan Trump terlalu tinggi dan mengatakan Teheran justru dapat menawarkan biaya yang lebih rendah untuk menjamin keamanan pelayaran di Selat Hormuz.
Komentar itu disampaikan Araghchi melalui media sosial X sebagai tanggapan atas klaim Trump yang menyebut Amerika Serikat sebagai "Penjaga Selat Hormuz".
Peta Selat Hormuz (Antara)
"Potus benar sekali. Siapa pun yang menjamin pelayaran aman dan terjamin bagi kapal-kapal komersial di Selat Hormuz patut mendapatkan imbalan atas layanan tersebut," ucapnya, merujuk pada akronim dari President of the United States of America, sebutan untuk Presiden AS.
"Iran senantiasa menjadi penjaga selat ini dan akan tetap demikian selamanya," tegas Araghchi.
"Tarif 20% tentu saja terlalu tinggi. Kami akan bersikap adil," imbuh Menlu Iran itu.
Rencana Trump juga mendapat kritik dari Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva. Dalam pidatonya di Sao Paulo pada Senin, 13 Juli 2026 waktu setempat, Lula menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan posisi Amerika Serikat yang selama ini mengklaim memerangi aksi pembajakan di laut.
"Dulu, itu disebut pembajakan," kata Lula.
"Negara besar seperti Amerika Serikat, yang saya yakini telah lama memerangi pembajakan, tidak bisa menjadi bajak laut sendiri sekarang," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
