Menkop Targetkan Kopdes Merah Putih Jual Barang Lebih Murah dari Harga Pasar

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koperasi Ferry Juliantono

menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih harus mampu menghadirkan kebutuhan masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga yang berlaku di pasaran. Kebijakan tersebut terutama ditujukan untuk barang-barang yang mendapatkan subsidi pemerintah.

“Terutama yang barang-barang subsidi, seperti LPG 3 kilogram, minyak, beras, pupuk itu harus lebih murah," kata Ferry dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis, 11 Juni 2026.

Menurut Ferry, kemampuan menjual barang dengan harga lebih rendah akan menjadi salah satu indikator kinerja utama atau key performance indicator (KPI) bagi Koperasi Merah Putih.

Selain berfungsi sebagai penyedia kebutuhan pokok dengan harga kompetitif, koperasi tersebut juga diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan pembiayaan mikro.

Ia menjelaskan bahwa skema pembiayaan yang disalurkan melalui koperasi harus menawarkan bunga yang ringan sehingga dapat membantu masyarakat memperoleh modal dengan biaya yang lebih rendah.

"Presiden sudah memberi arahan paling maksimal 6 persen," ujarnya.

Untuk mendukung harga jual yang lebih murah, pemerintah berencana mendorong Koperasi Merah Putih memperoleh pasokan langsung dari pabrikan maupun perusahaan pemegang merek utama. Dengan jalur distribusi yang lebih pendek, biaya pengadaan barang diharapkan dapat ditekan.

"Kalau untuk barang-barang di luar subsidi, itu kita pasti akan lakukan pengambilan barang dari pabrikan atau prinsipal-prinsipal besar sehingga kita bisa menjual dengan harga yang lebih terjangkau buat masyarakat," ucapnya.

Di sisi lain, anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengingatkan pentingnya dukungan modal kerja yang memadai agar koperasi dapat menjalankan fungsi tersebut secara optimal.

Menurut Darmadi, jika dari plafon pembiayaan sebesar Rp3 miliar per koperasi hanya tersisa sekitar Rp300 juta untuk modal kerja, dana tersebut berpotensi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pengadaan ribuan jenis barang yang akan dijual.

Ia menjelaskan bahwa sebagian besar pemasok masih menerapkan sistem pembayaran tunai, sehingga koperasi membutuhkan likuiditas yang cukup besar untuk mengisi stok barang.

Karena itu, Darmadi menilai besaran modal kerja yang tersedia saat ini perlu dievaluasi kembali mengingat Koperasi Merah Putih diproyeksikan menyediakan ribuan jenis produk kebutuhan masyarakat.

“Rp300 juta dibutuhkan untuk mengisi 4.500 stock keeping unit (SKU) sampai 6.000. Berapa Pak yang dibutuhkan modal? Nah ini siapa yang menyediakan? Ini harus dipikirkan,” ucap Darmadi.

Pemerintah saat ini terus mempercepat operasionalisasi Koperasi Merah Putih di berbagai daerah. Sebelumnya, sebanyak 1.061 koperasi telah mulai beroperasi di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai tahap awal pelaksanaan program tersebut.

Ke depan, pemerintah menargetkan pengoperasian koperasi dilakukan secara bertahap hingga mencapai sekitar 40 ribu unit yang aktif beroperasi pada akhir 2026.

(Sumber: Antara)