Kemendes PDT dan KSP Perkuat Sinergi Percepat Pengentasan Ribuan Desa Tertinggal di 30 Kabupaten

Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menggandeng Kantor Staf Kepresidenan (KSP) untuk mempercepat upaya pembangunan dan pengentasan desa tertinggal yang masih tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Langkah strategis tersebut difokuskan pada sekitar lima ribu desa yang berada di 30 kabupaten dengan tingkat ketertinggalan tertinggi.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, mengatakan bahwa kolaborasi ini merupakan bagian dari pelaksanaan Asta Cita Presiden yang menekankan pembangunan dari desa sebagai fondasi pemerataan ekonomi dan pengurangan kemiskinan.

"Ini perlu dilakukan karena ada Asta Cita keenam yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan," kata Yandri.

Baca Juga: DPR Usulkan Awardee LPDP Kesehatan Wajib Mengabdi di Wilayah 3T

Menurut Yandri, sebagian besar desa di wilayah tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan mendasar, mulai dari belum tersedianya jaringan listrik, minimnya akses telekomunikasi, terbatasnya fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga kurangnya sarana air bersih. Ia menjelaskan bahwa sekitar 6.000 desa tertinggal dan sangat tertinggal berada di 30 kabupaten tersebut, atau hampir 75 persen dari total desa dengan kategori serupa di Indonesia.

"Nah 6.000 desa berada di 30 Kabupaten ini jadi totalnya hampir 75 persen. Jadi jika ini bisa diselesaikan maka Daerah Tertinggal Insya Allah bisa diselesaikan," kata Mantan Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI.

Untuk mempercepat penyelesaian berbagai persoalan tersebut, Yandri menilai diperlukan keterlibatan banyak pihak, termasuk kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sektor swasta, hingga negara donor. Dengan sinergi yang kuat, pemerintah berharap permasalahan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dapat dituntaskan dalam periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Baca Juga: BGN Buka Opsi CSR BUMN dan Hibah Luar Negeri untuk Dukung Dapur MBG di Wilayah 3T

Pada kesempatan yang sama, Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai kondisi riil di 30 kabupaten yang masuk kategori wilayah 3T. Menurutnya, setelah delapan dekade Indonesia merdeka, berbagai persoalan mendasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus segera mendapatkan solusi yang konkret.

"Hal-hal ini yang harus kita pecahkan dan akan saya laporkan ke Presiden," katanya.

Dudung juga menyampaikan bahwa para kepala daerah dari wilayah 3T nantinya akan diberi kesempatan untuk bertemu langsung dengan Prabowo Subianto guna menyampaikan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran bagi wilayah-wilayah tertinggal di Indonesia.

(Sumber: Antara)