Presiden Rusia Vladimir Putin. /ANTARA/Anadolu/aa. (Antara)
Ntvnews.id, Moskow - Duma Negara Rusia telah resmi memberikan kewenangan kepada Presiden Vladimir Putin untuk mengerahkan kekuatan militer guna “melindungi” warga negara Rusia yang berada di luar negeri.
Meski demikian, rancangan undang-undang yang menuai kontroversi tersebut tidak memberikan penjelasan rinci mengenai batasan maupun definisi penggunaan angkatan bersenjata dalam upaya perlindungan warga Rusia yang ditahan di negara lain.
Ketua Duma Negara Rusia Vyacheslav Volodin menyebut bahwa sistem peradilan di negara-negara Barat saat ini telah berubah menjadi alat penindasan terhadap pihak-pihak tertentu yang dianggap tidak diinginkan.
"Dalam kondisi seperti ini, penting untuk melakukan segala upaya demi memastikan warga negara kita terlindungi," ujar Volodin, seperti dikutip The Barents Observer, Jumat, 15 Mei 2026.
Baca Juga: Putin Jadi Target Kudeta, Rusia Perketat Keamanan
Sementara itu, Ketua Komite Pertahanan Duma Andrei Kartapolov menegaskan bahwa aturan tersebut disusun sebagai respons terhadap apa yang ia sebut sebagai meningkatnya gelombang “Russofobia yang ganas”.
Pengesahan kebijakan ini dilakukan di tengah sejumlah kasus penahanan warga Rusia di luar negeri yang memicu ketegangan diplomatik dengan berbagai negara.
Salah satu kasus yang banyak disorot adalah penangkapan pedagang senjata Viktor Bout atas permintaan Amerika Serikat. Selain itu, terdapat pula kasus perwira intelijen Rusia Vadim Krasikov yang dijatuhi hukuman di Jerman setelah terbukti melakukan pembunuhan terhadap mantan komandan Chechnya, Zelimkhan Khangoshvili, di Berlin.
Kasus lainnya adalah penahanan arkeolog Alexander Butyagin di Polandia atas permintaan Ukraina terkait aktivitas penggalian di wilayah Krimea yang dianeksasi Rusia. Butyagin kemudian dibebaskan melalui pertukaran tahanan “5-untuk-5” antara Rusia, Belarus, dan sejumlah negara Barat.
Laporan The Bell menyebut bahwa sejumlah anggota parlemen Rusia diduga terinspirasi dari Undang-Undang Perlindungan Anggota Militer Amerika Serikat tahun 2002.
Arsip foto - 9 Oktober 2023, Gedung Putih di Washington, D.C., Amerika Serikat. (Antara)
Aturan di Amerika Serikat tersebut diketahui bertujuan melindungi personel militer dan pejabat AS dari yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional (ICC). ICC sendiri telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin, Komisioner Hak Anak Maria Lvova-Belova, serta sejumlah pejabat militer Rusia termasuk mantan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu.
Pakar hukum sekaligus pengacara Ilya Novikov menilai kebijakan baru Rusia itu dapat dipandang sebagai bentuk tekanan politik yang dampaknya menyerupai ancaman penggunaan kekuatan militer strategis.
"Sekarang, ketika muncul diskusi tentang apakah Inggris harus menyita kapal tanker lain dari armada bayangan Rusia, mereka yang berada di Inggris yang ingin bermain aman akan berkata: 'Anda tahu, Rusia telah mengubah hukum mereka, dan sekarang risiko respons militer telah meningkat secara signifikan. Apakah kita benar-benar membutuhkan masalah ini?'" ujar Novikov.
Baca Juga: Bahlil: Impor Minyak Mentah Rusia Diperkirakan Mulai Tiba 1–2 Pekan Lagi
Ia juga memperingatkan bahwa skenario keterlibatan militer Rusia terhadap negara lain, termasuk negara tetangga, tidak lagi sepenuhnya mustahil dengan adanya dasar hukum tersebut.
"Ke Inggris, tentu tidak. Tetapi jika ada kebutuhan untuk menciptakan insiden, misalnya yang melibatkan Latvia, mengapa tidak? Latvia sering menahan individu pro-Rusia," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
