Sekjen Forum Pemred Irfan Junaedi Soroti Dominasi Platform Global, Tekankan Kedaulatan Digital Indonesia

Ntvnews.id, Jakarta - Diskusi dalam Nusantara Media Fest 2026 menyoroti semakin kompleksnya posisi industri media nasional di tengah dominasi platform global. Sekretaris Jenderal Forum Pemimpin Redaksi, Irfan Junaedi, menegaskan bahwa isu utama saat ini bukan sekadar bisnis media, melainkan kedaulatan informasi dan ekonomi digital Indonesia.

Ia mencontohkan bagaimana negara seperti Amerika Serikat bersikap keras terhadap perusahaan teknologi besar seperti Google, Facebook, hingga Amazon di dalam negeri, terutama terkait perlindungan data dan ruang publik. Namun, di luar negeri, perusahaan-perusahaan tersebut justru menjadi representasi kepentingan ekonomi-politik nasional mereka.

“Platform global itu bukan sekadar perusahaan, tapi membawa kepentingan negara asalnya. Ini juga terjadi di China dengan Baidu, Tencent, dan Alibaba,” ujarnya. M

enurut Irfan, kondisi ini berdampak langsung pada Indonesia. Salah satu indikatornya adalah dominasi belanja iklan digital yang mencapai sekitar 80 persen dan sebagian besar mengalir ke platform global.

Hal ini menyebabkan perputaran ekonomi digital nasional tidak optimal di dalam negeri. Ia menekankan bahwa kepentingan pemerintah dan industri media sebenarnya bertemu pada satu titik: menjaga kedaulatan digital dan informasi nasional.

Baca Juga: KSP Dorong Media Sosial Harus Punya Identitas agar Tak Jadi Ruang Bebas Tanpa Tanggung Jawab

Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret, bukan sekadar perdebatan. Salah satu usulan yang ia dorong adalah kebijakan afirmatif berupa kewajiban belanja iklan pemerintah dan BUMN ke media nasional.

Menurutnya, langkah ini tidak hanya menyelamatkan industri media, tetapi juga menjaga agar triliunan rupiah tidak terus mengalir ke luar negeri.

“Ini bukan hanya soal media, tapi soal ekonomi nasional. Uang itu bisa menciptakan lapangan kerja di dalam negeri,” jelasnya.

Selain itu, Irfan juga mendorong percepatan regulasi baru, termasuk undang-undang media sosial seperti yang telah diterapkan di Uni Eropa. Ia menilai Indonesia sudah memiliki draft dan pengalaman diskusi sebelumnya, tinggal memperkuat implementasi.

Di tengah dinamika global, ia menutup dengan ajakan agar pemerintah dan pelaku media tidak lagi terjebak pada perbedaan pandangan, melainkan fokus pada kolaborasi strategis untuk menjaga kedaulatan digital Indonesia.