Tanggapi Fitch Ratings, Purbaya: Mereka Pikir Mungkin Menkeu Gak Bisa Ngitung

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait  Fitch Ratings yang mempertahankan peringkat kredit sovereign Indonesia pada level BBB, dengan merevisi Outlook dari Stabil menjadi Negatif.

Menurut Purbaya, revisi Outlook tersebut terjadi karena program pemerintah dinilai tidak tersampaikan dengan baik.

"Mungkin karena pemerintahan baru Menkeu baru jadi mereka mungkin sangsi, jangan-jangan Menkeu gak bisa hitung. Jadi itu mungkin kesalahan saya gak pernah keluar negeri," ucap Purbaya di Jakarta, Jumat 6 Maret 2026.

Purbaya menambahkan bahwa keputusan untuk tidak menghadiri forum internasional sebelumnya didasari target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sampai saaat ini belum mencapai 6 persen.

Baca juga: THR Karyawan Swasta Kena Pajak, Purbaya: Kalau Protes ke Bosnya Lah, Bukan Pemerintah

"Tadinya saya pikir kalau belum tumbuh 6 persen saya gak usah ke luar negeri tapi saya salah, kayaknya harus ke luar negeri April," bebernya.

Adapun pada April merupakan agenda pertemuan IMF-World Bank di Washington DC Amerika Serikat. 

Seperti diketahui, revisi outlook menjadi negatif mencerminkan meningkatnya kekhawatiran atas ketidakpastian kebijakan pemerintah. 

Fitch menilai sentralisasi pengambilan kebijakan yang semakin kuat berpotensi memengaruhi prospek fiskal jangka menengah, sentimen investor, serta ketahanan eksternal Indonesia.

Penegasan peringkat di level BBB didukung rekam jejak Indonesia dalam menjaga stabilitas makroekonomi, prospek pertumbuhan jangka menengah yang cukup baik, rasio utang pemerintah terhadap PDB yang relatif moderat, serta cadangan devisa (cadev) yang memadai.

Ada beberapa indikator kunci yang mendasari proyeksi Fitch.

Baca juga: OJK Pastikan Sektor Keuangan RI Tetap Kuat Pasca Revisi Outlook Fitch

Pertama, risiko ketidakpastian kebijakan yang meningkat. Fitch memperkirakan pemerintah tetap berkomitmen menjaga defisit fiskal di bawah batas 3 persen dari PDB. 

Namun, target ambisius pertumbuhan ekonomi 8 persen dan peningkatan belanja sosial dinilai berpotensi mendorong pelonggaran kebijakan fiskal dan moneter yang lebih besar.

Risiko ini antara lain tercermin dari rencana peninjauan Undang-Undang (UU) Keuangan Negara dalam prioritas legislasi 2026. Jika kerangka fiskal, termasuk batas defisit dilonggarkan, maka secara material dinilai dapat melemahkan kredibilitas kebijakan serta meningkatkan ketergantungan pada pembiayaan bank sentral.

Kedua, tekanan belanja dan penerimaan negara. Fitch memperkirakan defisit fiskal Indonesia pada 2026 berada di kisaran 2,9 persen dari PDB, sedikit di atas target pemerintah 2,7 persen dan sama dengan proyeksi 2025.

Proyeksi tersebut didasarkan pada asumsi penerimaan negara yang lebih konservatif seiring perlambatan pertumbuhan dan dampak terbatas dari upaya peningkatan kepatuhan pajak.

Belanja sosial diperkirakan meningkat, termasuk untuk program makan bergizi gratis (MBG) yang diproyeksikan mencapai sekitar 1,3 persen dari PDB.

Baca juga: Fitch Turunkan Outlook RI Jadi Negatif, Airlangga Janji Perkuat Penerimaan Negara

Di sisi penerimaan, Fitch memproyeksikan rasio pendapatan pemerintah terhadap PDB rata-rata hanya 13,3 persen pada 2026-2027, jauh di bawah median negara berperingkat BBB sebesar 25,5 persen.

Penerimaan pada 2025 melemah akibat kinerja pajak yang belum optimal, pembatalan kenaikan tarif PPN, serta pengalihan dividen BUMN ke dana kekayaan negara baru, Danantara.

Ketiga, risiko investasi di luar APBN. Danantara memiliki mandat untuk meningkatkan efisiensi BUMN dan mendorong pertumbuhan melalui investasi komersial di luar APBN. Tahun ini, dana tersebut berencana menginvestasikan sekitar 26 miliar dolar AS atau setara 1,7 persen dari PDB pada proyek hilirisasi mineral, energi, pangan, dan pertanian.

Fitch menilai masih terdapat ketidakpastian apakah mandat Danantara akan meluas melalui investasi berbasis utang untuk mendukung prioritas pemerintah. Jika itu terjadi, transparansi fiskal dan konsistensi kebijakan dapat terpengaruh, serta meningkatkan risiko kewajiban kontinjensi bagi negara.

Baca juga: Fitch Ratings Revisi Outlook Peringkat Utang Indonesia dari Stabil Jadi Negatif

Keempat, Fitch juga menyoroti penurunan indikator tata kelola Indonesia. Dalam indikator tata kelola Bank Dunia, Indonesia berada di persentil ke-44, di bawah median negara BBB yang berada di persentil ke-56. Gelombang protes besar pada 2025 disebut mencerminkan ketidakpuasan publik yang berpotensi menimbulkan tantangan politik.

Kelima, peran Bank Indonesia (BI) dan prospek utang. Fitch menggarisbawahi potensi perluasan mandat BI untuk mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Ini dinilai dapat menambah kompleksitas dalam menjaga stabilitas harga dan nilai tukar.