Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah pusat terus mendorong percepatan realisasi belanja pemerintah daerah (pemda) untuk program-program yang langsung bermanfaat bagi masyarakat. Langkah ini diambil menyusul lambatnya realisasi belanja daerah sepanjang 2025.
Data Kementerian Keuangan per 10 November 2025 menunjukkan realisasi belanja daerah menurun dibandingkan tahun sebelumnya, yakni Rp832 triliun pada 2025, turun dari Rp1.059,8 triliun pada 2024.
Penurunan ini dipicu oleh beberapa faktor, antara lain pelantikan kepala daerah yang baru terlaksana paling cepat Februari 2025, kebijakan efisiensi pemerintah pusat yang membuat belanja pemda lebih berhati-hati, serta pajak yang belum optimal dimanfaatkan sebagai sumber penerimaan.
Baca Juga: Purbaya Surati Semua Kepala Daerah, Minta Belanja APBD 2025 Dipercepat
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya percepatan belanja pemda agar ekonomi tetap bergerak.
“Saya melihat pemerintah daerah sepertinya ada uang (anggaran) yang dapat dimanfaatkan. Saya ingin mereka belanjakan lebih cepat agar ekonominya berjalan,” ujar Menkeu Purbaya.
Realisasi belanja daerah diyakini dapat meningkatkan aktivitas perekonomian, mendukung pembangunan infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas layanan dasar masyarakat, termasuk pendidikan dan kesehatan.
Berikut Infografiknya:
Infografik: Pemerintah pusat berupaya mempercepat realisasi belanja pemerintah daerah (pemda) untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa lantaran realisasi belanja daerah pada 2025 melambat. (Antara)
Infografik: Pemerintah pusat berupaya mempercepat realisasi belanja pemerintah daerah (pemda) untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa lantaran realisasi belanja daerah pada 2025 melambat. (Antara)