Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dalam acara Indonesia International Sustainability Forum, di Jakarta, Jumat (10/10/2025). (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menghargai investasi asing di sektor stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), namun ia menegaskan bahwa seluruh badan usaha swasta wajib mematuhi kebijakan dan aturan yang berlaku dari pemerintah.
“Kami menghargai semua investasi yang ada, tetapi juga swasta harus mengikuti aturan yang ada,” ujar Bahlil ketika ditemui setelah acara Indonesia International Sustainability Forum di Jakarta, Jumat, 10 Oktober 2025.
Pernyataan tersebut menanggapi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU swasta sejak pertengahan Agustus 2025, yang disebut terjadi akibat kuota impor terbatas. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memengaruhi iklim investasi di sektor minyak dan gas bumi (migas), terutama di bidang hilir, mengingat sebagian besar kepemilikan SPBU swasta berasal dari investor luar negeri.
Baca Juga: Menteri ESDM Bahlil Susun Peta Jalan Implementasi BBM E10 Berbasis Etanol
Namun, Bahlil menegaskan bahwa penghargaan terhadap investasi bukan berarti pemerintah memberikan kebebasan penuh tanpa pengawasan. Ia menilai semua badan usaha pengelola SPBU swasta harus tetap mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan, termasuk mengenai kuota impor BBM.
“Saya sampaikan sekali lagi, ya. Kuota impor itu sudah kami berikan 110 persen dibandingkan tahun 2024. Semuanya kami kasih, harusnya sudah paten sekali itu,” kata Bahlil.
Sebelumnya, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Todotua Pasaribu menerima perwakilan sejumlah badan usaha pengelola SPBU swasta di Kantor BKPM, Jakarta, Selasa, 7 Oktober 2025.
Kedatangan para pengelola SPBU swasta tersebut membahas kepastian serta keberlanjutan investasi mereka di Indonesia, termasuk isu pembatasan kuota impor BBM non-subsidi yang dijual di SPBU swasta.
Baca Juga: Mobil Taksi Green SM Tersambar Kereta di Cengkareng, Penumpang Marah ke Sopir
Todotua menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk memastikan iklim investasi yang stabil bagi seluruh pelaku usaha.
“Negara wajib untuk memberikan kepastian investasi baik itu terhadap pelayanan perizinan, regulasi, kebijakan, dan lain-lain,” ujar Todotua.
Dengan demikian, lanjutnya, seluruh investasi di Indonesia diharapkan dapat berjalan stabil, berkembang dengan baik, dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: Kejagung Terima Pengembalian Uang dari Vendor dan Kementerian dalam Kasus Korupsi Chromebook
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
