Belanja Negara dan Program MBG Perkuat Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen di Triwukan I 2026

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang tetap kuat dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61 persen (yoy) pada Triwulan I-2026.

Angka tersebut mencerminkan fundamental ekonomi Indonesia yang kokoh, serta capaian yang melampaui sebagian besar negara G20 seperti China dan Korea Selatan, serta berada di atas proyeksi berbagai lembaga internasional.

Kinerja ekonomi Triwulan I-2026 ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang menjadi tulang punggung dengan pertumbuhan sebesar 5,52 persen (yoy), serta didorong oleh momentum Ramadan dan Idulfitri yang meningkatkan konsumsi serta mobilitas masyarakat.

Capaian tersebut juga diperkuat oleh realisasi belanja negara yang mencapai Rp815 triliun atau 21,2 persen APBN, melalui akselerasi belanja Kementerian/Lembaga, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis hingga Rp51 triliun per Maret 2026, serta berbagai stimulus Pemerintah seperti diskon tarif dan penyaluran THR ASN yang juga didukung sektor swasta.

"Kemudian indikator ekonomi terkini juga prospeknya positif, yaitu inflasi di bulan April ini sebesar 2,42 persen, kembali dalam bentangan 2,5±1 persen. Kemudian Indeks Keyakinan Konsumen di angka 122,9, kemudian neraca dagang juga di angka USD3,32 miliar dan ini surplus 71 bulan berturut-turut. Dari posisi credit growth, ini dana pihak ketiga juga meningkat ke 13,55 persen secara yoy, dan pertumbuhan kredit sebesar 9,49 persen secara yoy juga,“ ucap Airlangga.

Selain itu, indikator sosial juga menunjukkan perbaikan yang berkelanjutan, tercermin dari penambahan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1,89 juta orang sepanjang Februari 2025 hingga Februari 2026, sehingga total penduduk bekerja mencapai 147,67 juta orang, serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka dari 4,76 persen menjadi 4,68 persen.

Perkembangan tersebut turut diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan menjadi 8,25 persen pada September 2025 dan penurunan Rasio Gini menjadi 0,363, yang semakin memperkuat kualitas pertumbuhan ekonomi nasional.

Sepanjang Triwulan I-2026, berbagai stimulus dan kebijakan Pemerintah terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi bantalan terhadap dampak gejolak global.

Hal tersebut diantaranya realisasi program diskon tarif transportasi Idulfitri 2026 yang mendorong peningkatan jumlah penumpang, dengan rincian pada angkutan kereta api ekonomi tumbuh 7,6 persen (yoy), angkutan laut 2,56 persen (yoy), dan angkutan penyeberangan meningkat 13,7 persen (yoy), didukung realisasi subsidi APBN sebesar Rp169 miliar.

Selanjutnya, penyaluran berbagai kredit program hingga Triwulan I-2026 juga menunjukkan kinerja yang progresif, antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp96,18 triliun atau 34,41 persen dari target, Kredit Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) sebesar Rp55,92 miliar atau 23,19 persen, Kredit Industri Padat Karya (KIPK) sebesar Rp82,93 miliar atau 15,09 persen, serta Kredit Program Perumahan mencapai Rp14,92 triliun atau 42,89 persen dari target, yang turut mendukung penguatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor.

”Kebijakan fiskal akan dioptimalkan untuk menjaga dan melanjutkan momentum pencapaian target pertumbuhan sepanjang 2026 sebesar 5,4 persen dan menjadi buffer gejolak ekonomi global diantaranya,“ jelas Menko Airlangga.

Berbagai kebijakan tersebut diantaranya penyaluran gaji ke-13 ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomer 9 Tahun 2026 dengan target sekitar Rp55 triliun, akselerasi bantuan pangan periode April–Juni 2026 bagi 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat, serta menjaga keberlanjutan subsidi dan kompensasi energi dalam APBN 2026 sebesar Rp356,8 triliun.

Selain itu, Pemerintah juga mendorong revitalisasi satuan pendidikan sebesar Rp13,4 triliun, implementasi program 3 juta rumah melalui skema FLPP dengan alokasi Rp37,1 triliun, dukungan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebesar Rp8,9 triliun, serta Kredit Program Perumahan dengan plafon Rp34,8 triliun, serta implementasi mandatori B50 mulai 1 Juli dan akselerasi program EBT guna meningkatkan efisiensi dan penghematan belanja.

Selain itu, Pemerintah juga telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2026, untuk mengakselerasi program prioritas ekonomi, stimulus, dan paket kebijakan Pemerintah.

Pada pertemuan perdana Satgas P3M-PPE telah disepakati sejumlah kebijakan strategis untuk mengurai berbagai hambatan pertumbuhan pada periode selanjutnya, antara lain penurunan bea masuk impor LPG menjadi 0 persen melalui skema selektif.

Kemudian penurunan sementara bea masuk bahan baku plastik menjadi 0 persen selama enam bulan, reformasi perizinan impor termasuk penyesuaian regulasi pertimbangan teknis (Pertek), peninjauan kembali penerapan SNI melalui penetapan SLA yang lebih terukur dan penerapan fiktif positif, standardisasi biaya konsultasi teknis untuk Perizinan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi, serta kemudahan pengurusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diintegrasikan ke dalam sistem OSS.