Ekonomi Indonesia Resilien dan Tumbuh Solid Pada Triwulan 1-2026

Ntvnews.id, Jakarta, 5 Mei 2026 - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi terbaru triwulan 1-2026. Di tengah dinamika geopolitik global, ekonomi Indonesia tetap resilien dan mencatat pertumbuhan yang solid. Pada triwulan 1-2026, PDB Indonesia mampu tumbuh hingga 5,61 persen (y-on-y), melampaui periode yang sama tahun lalu sebesar 4,87 persen.

Ekonomi sejumlah negara mitra dagang utama juga mencatat pertumbuhan yang positif pada triwulan 1-2026, diantaranya: Vietnam 7,8 persen, Malaysia 5,3 persen, Tiongkok 5,0 persen, Singapura 4,6 persen, Korea Selatan 3,6 persen, dan Amerika Serikat 2,7 persen.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan bahwa konsumsi masyarakat masih menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi triwulan 1-2026.

“Ekonomi Indonesia pada triwulan 1-2026 tumbuh 5,61 persen (y-on-y), salah satunya didorong oleh konsumsi masyarakat yang tetap terjaga,” ungkap Amalia pada konferensi pers di Jakarta, Kamis, 5 Mei 2026. Ia menjelaskan, konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan tertinggi yaitu 2,94 persen.

Kinerja konsumsi rumah tangga pada triwulan 1-2026 utamanya didorong oleh mobilitas penduduk pada momen libur nasional dan Hari Besar Keagamaan (Nyepi dan Idulfitri, red), berbagai kebijakan pemerintah dalam pengendalian inflasi, serta berbagai stimulus pemerintah untuk mendorong konsumsi seperti diskon tiket transportasi, pemberian THR atau gaji ke-14, serta penetapan BI rate pada level 4,75 persen sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Jumlah perjalanan wisatawan nusantara tumbuh hingga 13,14 persen (y-on-y) pada triwulan 1-2026, diikuti peningkatan jumlah penumpang di beberapa moda transportasi seperti angkutan darat, ASDP, angkutan udara, dan angkutan laut,” jelas Amalia. Ia melanjutkan, pertumbuhan jumlah penumpang angkutan darat bahkan mencapai 20,20 persen (y-on-y) pada triwulan 1-2026.

Selain konsumsi rumah tangga, komponen lainnya yang mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1-2026 dari sisi pengeluaran adalah Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh solid sebesar 5,96 persen. Angka ini didorong oleh investasi pemerintah, antara lain pembangunan terkait prioritas nasional dan investasi swasta. Sementara itu, konsumsi pemerintah tumbuh impresif hingga 21,81 persen seiring meningkatnya realisasi belanja pegawai melaui pembayaran gaji ke-14 (THR) serta peningkatan belanja barang dan jasa terutama melalui program untuk masyarakat: Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dari sisi lapangan usaha, BPS mencatat lima sektor utama yang memberikan kontribusi besar terhadap total PDB triwulan 1-2026, yaitu industri pengolahan (19,07 persen), perdagangan (13,28 persen), pertanian (12,67 persen), konstruksi (9,81 persen), dan pertambangan (8,69 persen).

Beberapa sektor turut mencatat pertumbuhan yang tinggi, seperti akomodasi dan makan minum yang mampu tumbuh hingga 13,14 persen didorong oleh perluasan cakupan program MBG dan momen libur nasional; sektor jasa lainnya tumbuh 9,91 persen, didorong oleh peningkatan jumlah perjalanan wisatawan nusantara dan kunjungan wisatawan mancanegara; serta sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 8,04 persen seiring meningkatnya mobilitas masyarakat.
Selanjutnya, BPS mencatat sektor industri pengolahan tumbuh sebesar 5,04 persen pada triwulan 1-2026 (y-on-y). Kinerja sektor ini terutama didorong oleh industri makanan dan minuman, industri barang logam, komputer, barang elektronik, optik dan peralatan listrik, serta industri kimia, farmasi, dan obat tradisional.

"Pertumbuhan sektor industri pengolahan utamanya ditopang oleh meningkatnya permintaan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri," ujar Amalia.

Sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mampu tumbuh 6,26 persen pada triwulan 1-2026 (y-on-y) seiring meningkatnya produksi domestik dan impor. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya aktivitas produksi barang pertanian dan industri pengolahan, impor barang-barang konsumsi, barang modal dan bahan baku, serta aktivitas belanja masyarakat.

Sementara itu, sektor konstruksi mencatat pertumbuhan yang solid 5,49 persen pada triwulan 1-2026 (y-on-y), didorong oleh peningkatan aktivitas konstruksi baik oleh pemerintah maupun swasta. Sedangkan sektor pertanian tumbuh stabil pada angka 4,97 persen untuk triwulan 1-2026 (y-on-y).

Secara regional, pada triwulan-1 2026, wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, serta Sulawesi tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan tertinggi terjadi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara sebesar 7,93 persen, diikuti Sulawesi 6,95 persen serta Jawa 5,79 persen (y-on-y).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurun

BPS turut merilis kondisi ketenagakerjaan terkini. Penduduk dengan status bekerja pada Februari 2026 tercatat sebesar 147,67 juta orang.

“Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Februari 2026 adalah 4,68 persen. Dari total angkatan kerja sebanyak 154,91 juta orang, terdapat 7,24 juta orang diantaranya yang masih menganggur. Jumlah pengangguran secara absolut turun 0,035 juta orang pada periode Februari 2025-Februari 2026” ungkap Amalia.
Penyerapan tenaga kerja masih didominasi oleh sektor pertanian, perdagangan besar dan eceran, dan industri. Ketiga sektor tersebut menyerap 60,29 persen tenaga kerja nasional pada Februari 2026.

Lebih lanjut, jumlah penduduk yang bekerja pada kegiatan formal maupun informal mengalami peningkatan selama Februari 2025-Februari 2026. Pekerja formal meningkat dari 59,19 juta orang menjadi 59,93 juta orang, sedangkan pekerja informal meningkat dari 86,58 juta orang menjadi 87,74 juta orang.

Seseorang yang bekerja setidaknya satu jam dalam seminggu termasuk dalam kategori penduduk bekerja, sesuai standar International Labour Organization (ILO). BPS membagi penduduk bekerja ke dalam 3 kategori, yaitu: pekerja penuh waktu (jam kerja minimal 35 jam per minggu), pekerja paruh waktu (jam kerja kurang dari 35 jam per minggu, tetapi tidak mencari pekerjaan, dan tidak bersedia menerima pekerjaan lain), dan setengah pengangguran (jam kerja antara 1-34 jam per minggu, dan masih mencari pekerjaan atau bersedia menerima pekerjaan lain).
BPS mencatat, Februari 2026, proporsi pekerja penuh adalah sebesar 66,77 persen, pekerja paruh waktu 25,97 persen, dan setengah pengangguran 7,27 persen. Proporsi pekerja penuh pada Februari 2026 tercatat lebih tinggi dibandingkan Februari 2025 yang sebesar 66,19 persen.

Pertumbuhan Penduduk di Indonesia Melambat

BPS secara khusus merilis berbagai indikator kependudukan hasil pendataan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2025. SUPAS sendiri dilaksanakan diantara dua periode sensus penduduk untuk memperoleh berbagai indikator demografi seperti fertilitas, mortalitas, dan mobilitas.

BPS melaporkan bahwa jumlah penduduk Indonesia berdasarkan SUPAS 2025 mencapai 284,67 juta jiwa; dan 55,65 persen diantaranya berada di Pulau Jawa. Laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 1,08 persen per tahun, melambat dari kondisi terakhir pada Long Form Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020) sebesar 1,10 persen.
Berdasarkan usia, sekitar 68,92 persen penduduk Indonesia merupakan Gen-Z (kelahiran 1997-2012), Milenial (kelahiran 1981-1996) dan Post-Gen Z (kelahiran 2013 ke atas). Rasio ketergantungan penduduk berdasarkan hasil SUPAS 2025 mencapai 45,05, yang artinya bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung 45 penduduk usia nonproduktif. Angka ini naik dari 44,33 pada pendataan LF SP2020.

Selanjutnya, Angka Kelahiran Total atau Total Fertility Rate (TFR) pada SUPAS 2025 tercatat sebesar 2,13, atau turun dari 2,18 pada pendataan LF SP2020. Penurunan TFR ini utamanya didorong oleh penurunan angka kelahiran pada perempuan kelompok umur 15-19 tahun dan 20-24 tahun yang cukup signifikan.

Sementara itu, Angka Kematian Bayi atau Infant Mortality Rate (IMR) menunjukkan tren menurun dari waktu ke waktu. IMR berdasarkan SUPAS 2025 tercatat sebesar 14,12 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup, atau turun dari 16,85 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup pada LF SP2020. IMR pada SUPAS 2025 bahkan hampir setengah dari kondisi SP2010 yang sebesar 26,09 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup.

Selanjutnya, Angka Kematian Ibu Melahirkan atau Maternal Mortality Ratio (MMR) juga menunjukkan tren menurun. MMR berdasarkan SUPAS 2025 turun menjadi 144 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup, atau turun dari 189 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup pada LF SP2020. MMR pada SUPAS 2025 turun lebih dari setengah kondisi pada pendataan SP2010 yang sebesar 346 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup.

BPS turut mencatat bahwa angka migrasi masuk maupun keluar internasional hasil SUPAS 2025 mengalami peningkatan dibandingkan hasil LF SP2020. Dari sisi domestik, DKI Jakarta menjadi daerah dengan persentase migrasi keluar antarprovinsi terbesar, baik seumur hidup maupun risen.

Indeks Ketimpangan Gender Mengalami Perbaikan

BPS juga merilis Indeks Ketimpangan Gender (IKG) yang mengukur ketimpangan gender pada tiga dimensi: Kesehatan Reproduksi, Pemberdayaan, dan Pasar Tenaga Kerja. Nilai IKG yang semakin kecil menunjukkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan yang semakin rendah (semakin membaik).

BPS mencatat IKG tahun 2025 sebesar 0,402. Artinya, masih terdapat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, namun lebih baik dari tahun sebelumnya. IKG tahun 2024 tercatat 0,421. Selama periode 2020-2025, angka IKG konsisten mengalami perbaikan.

Beberapa indikator IKG menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Diantaranya, indikator melahirkan tidak di fasilitas kesehatan mengecil dari 0,094 di tahun 2024 menjadi 0,077 di tahun 2025, gender gap persentase anggota legislatif laki-laki dan perempuan menyempit dari 57,82 persen di tahun 2020 menjadi 55,44 persen di tahun 2025, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan, yang bersumber dari Sakernas Agustus, naik dari 56,42 pada 2024 menjadi 56,63 pada 2025.

Secara kewilayahan, masih terdapat disparitas kesetaraan gender antarwilayah di Indonesia. IKG di 21 provinsi masih lebih tinggi dibanding angka nasional. Provinsi yang berada di kawasan Indonesia bagian timur relatif memiliki nilai IKG yang lebih tinggi, menunjukkan ketimpangan gender yang membesar. Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan nilai IKG tertinggi (0,584) sementara DKI Jakarta menjadi provinsi dengan nilai IKG terendah (0,144).

(Sumber: Badan Pusat Statistik)