Selain Umumkan Stimulus Ekonomi 2025, Pemerintahan Prabowo Beberkan Program Lanjutan untuk 2026

Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya menyiapkan program akselerasi ekonomi 2025, tetapi juga sudah menyiapkan kesinambungan program untuk tahun 2026 dan langkah strategis penyerapan tenaga kerja.

Hal itu ia sampaikan usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 15 September 2025.

Rapat dengan Pak Presiden tadi membahas terkait dengan kebijakan yang akan diambil yang kita beri nama program paket ekonomi di tahun 2025 ini, yang terdiri dari 8 program akselerasi di 2025, 4 program yang dilanjutkan di 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah terkait penyerapan tenaga kerja,” kata Airlangga.

Baca Juga: Prabowo Subianto Temui 2 Pemimpin Dunia Dalam 1 Hari

Ia menjelaskan bahwa terdapat empat program utama yang akan dilanjutkan di tahun 2026, antara lain perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi UMKM, perpanjangan PPh 21 DTP untuk pekerja di sektor pariwisata, PPh 21 DTP untuk pekerja industri padat karya, serta program diskon iuran JKK dan JKM untuk semua pekerja bukan penerima upah (BPU).

Tak hanya itu, pemerintah juga menekankan pada lima program penyerapan tenaga kerja yang menjadi andalan, di antaranya:

- Operasional KDKMP (Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih).
- ⁠Replanting di perkebunan rakyat.
- Kampung Nelayan Merah Putih.
- ⁠Revitalisasi tambak Pantura.
- ⁠Modernisasi kapal nelayan.

"Dari 8 program akselerasi pembangunan tersebut ada juga yang diarahkan untuk memastikan serapan tenaga kerja yang lebih luas di tahun 2025 hingga 2026,” jelas Airlangga.

Selain fokus pada program penyerapan tenaga kerja, pemerintah juga tetap melanjutkan kebijakan bantuan pangan.

Baca Juga: Prabowo Bakal Rapat Terbatas Soal Pangan, Sejumlah Menteri Datangi Istana

"Kemudian bantuan pangan itu juga dilanjutkan untuk dua bulan, itu untuk 10 kilogram beras di bulan Oktober–November. Nanti kita evaluasi di bulan berikutnya, bulan Desember. Nah itu diperlukan dana sebesar Rp7 triliun,” ungkapnya.

Airlangga menegaskan, dengan paket kebijakan ekonomi yang berlapis hingga tahun 2026 ini, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat, meningkatkan serapan tenaga kerja, sekaligus memperkuat pondasi pertumbuhan ekonomi nasional.