Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan pengembangan jaringan perkeretaapian nasional hingga tahun 2045 dengan estimasi kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp1.200 triliun.
Dana tersebut akan digunakan secara bertahap untuk pembangunan jalur baru sekaligus reaktivasi rel sepanjang kurang lebih 14.000 kilometer di luar Pulau Jawa, mencakup wilayah Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi.
"Kita menghitung, jika kita ingin menambah katakanlah tadi 14.000 km (untuk reaktivasi dan pembangunan jaringan rel kereta api) sekian tahun ke depan, maka biayanya itu diperkirakan sekitar Rp1.200 triliun hingga (tahun) 2045," kata AHY usai rapat koordinasi pengembangan jaringan kereta api nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu.
Program ini merupakan bagian dari visi besar Indonesia 2045, sehingga membutuhkan perencanaan matang serta dukungan pembiayaan berkelanjutan dari berbagai sumber.
AHY memperkirakan kebutuhan anggaran per tahun berada di kisaran Rp60 hingga Rp65 triliun jika investasi tersebut dibagi dalam periode sekitar dua dekade.
"Hitungan ini belumlah final. Kita masih akan menyempurnakan karena membangun, mengembangkan infrastruktur itu juga sangat tergantung pada kondisi geografis dari daerah-daerah yang akan kita kembangkan. Tapi paling tidak, itu hitungan awal yang bisa kita sampaikan sebagai bahan diskusi tadi," ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kebutuhan pembangunan jaringan rel di luar Jawa masih sangat besar. Di Sumatra, panjang jalur yang ada saat ini sekitar 1.871 kilometer, namun masih diperlukan tambahan sekitar 7.837 kilometer untuk memenuhi kebutuhan konektivitas berbasis jumlah penduduk.
Baca Juga: AHY Sebut Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional Butuh Rp1.200 Triliun
Sementara di Kalimantan, jaringan rel kereta api belum tersedia sama sekali, dengan estimasi kebutuhan pembangunan minimal mencapai 2.772 kilometer.
Adapun di Sulawesi, jaringan yang tersedia baru sekitar 109 kilometer, sehingga masih memerlukan tambahan sekitar 3.284 kilometer guna meningkatkan mobilitas dan konektivitas antarwilayah.
AHY menegaskan bahwa pembangunan jaringan kereta api tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan harus melalui tahapan jangka menengah dan panjang, dengan program prioritas cepat sebagai langkah awal.
"Tentu tidak bisa seketika, perlu proses jangka menengah, jangka panjang, sehingga harus ada quick wins-nya dan harus ada anggaran yang memadai. Nah, di sinilah kita menghitung jumlah kira-kira kebutuhannya seperti apa dalam 20 tahun menuju 2045, maupun kira-kira per tahunnya," katanya.
Beberapa proyek quick wins yang tengah dikaji antara lain pengembangan jalur kereta dari Banda Aceh menuju Besitang di Sumatra Utara, yang diharapkan dapat mempercepat konektivitas wilayah strategis.
Baca Juga: AHY Soroti Ketimpangan Anggaran Jalan dan Kereta Api
Ia juga menekankan bahwa pengembangan transportasi publik, termasuk sektor perkeretaapian, bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga membutuhkan peran aktif pemerintah daerah.
Selain mengandalkan APBN, skema pembiayaan akan melibatkan APBD, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, serta investasi dari sektor swasta dan luar negeri.
Pemerintah turut membuka peluang kolaborasi dengan negara-negara yang berpengalaman dalam pengembangan sistem transportasi kereta, baik untuk angkutan penumpang di perkotaan maupun logistik antarwilayah.
AHY menegaskan bahwa pemerintah akan terus mencari sumber pendanaan inovatif untuk mendukung pembangunan infrastruktur, sekaligus mendorong penguatan industri dalam negeri agar semakin mandiri dan kompetitif.
(Sumber: Antara)
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) didampingi pejabat lainnya memberi keterangan kepada awak media usai rapat koordinasi Pengembangan Jaringan Kereta Api Nasional di Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Rabu (22/4/2026). /ANTARA/Harianto. (Antara)