Pramono Mau Tambah Armada Mikrotrans

Ntvnews.id, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung akan meningkatkan kualitas layanan transportasi publik melalui penambahan armada Mikrotrans dan JakLingko. Langkah ini dinilai penting guna memperlancar mobilitas masyarakat, khususnya di tingkat lingkungan permukiman.

Menurutnya, penambahan armada menjadi solusi utama untuk mengurangi waktu tunggu dan praktik ngetem bagi angkutan yang kerap memicu kemacetan di sejumlah titik. Ia menyebut, kondisi tersebut juga berpotensi membuka celah bagi praktik pungutan liar (pungli) yang merugikan masyarakat.

"Kami akan segera mempersiapkan untuk dilakukan penambahan," ucap Pramono di Cikini, Jakarta Pusat, Rabu, 15 April 2026.

Ia menjelaskan bahwa salah satu penyebab utama kemacetan di Jakarta adalah kendaraan umum yang berhenti terlalu lama menunggu penumpang. Dengan penambahan armada dan sistem yang lebih tertata, diharapkan pola operasional angkutan menjadi lebih efisien dan tidak lagi mengganggu arus lalu lintas.

Baca Juga: Kasus Aduan Dibalas AI, Pramono Copot Lurah Kalisari dan 2 Pejabat Lainnya

Pramono Anung (Ntvnews.id/Adiansyah)

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan pembenahan menyeluruh untuk memastikan layanan transportasi bebas dari praktik pungli dan lebih tertib di lapangan.

Menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait persaingan antara pelaku transportasi konvensional dengan sistem JakLingko, Pramono menegaskan bahwa pengelolaan program tersebut sudah berjalan secara transparan.

Ia bahkan menyebut bahwa Jakarta menjadi salah satu daerah dengan sistem transportasi terintegrasi yang terbuka dan berpihak pada masyarakat, termasuk dengan kebijakan tarif gratis untuk kelompok tertentu.

"Kalau untuk Mikrotrans maupun JakLingko kan sebenarnya sudah sangat transparan. Nggak ada daerah yang seperti Jakarta yang pengelolaannya transparan, apalagi digratiskan," ungkapnya.

Meski sistem telah diatur, Pramono mengakui bahwa dinamika di lapangan seperti persaingan antar pengemudi masih terjadi. Namun, hal tersebut dinilai sebagai hal yang wajar dalam aktivitas ekonomi sehari-hari.