Kepala BGN Klarifikasi Isu Anggaran Kaos Kaki

Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memberikan klarifikasi terkait isu pengadaan sejumlah barang, termasuk kaos kaki, yang ramai diperbincangkan di media sosial karena dianggap memiliki anggaran yang besar.

Dadan menegaskan bahwa BGN tidak melakukan pengadaan langsung untuk barang tersebut, karena kaos kaki merupakan bagian dari perlengkapan peserta dalam program pendidikan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).

"Untuk kaos kaki, itu bukan pengadaan di BGN. Itu diberikan saat pendidikan SPPI sebagai bagian dari perlengkapan peserta yang diselenggarakan oleh Universitas Pertahanan (Unhan)," ujar dia di Jakarta pada Senin 13 April 2026.

Baca Juga: Dari Aceh hingga Papua, Presiden Prabowo Minta SPPI Jaga Kualitas Program MBG

Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan pendidikan SPPI dilakukan oleh Universitas Pertahanan dengan menggunakan anggaran dari BGN melalui mekanisme swakelola tipe 2. Dalam sistem ini, pelaksanaan kegiatan, termasuk pengadaan perlengkapan, menjadi tanggung jawab pihak Unhan.

"Jadi perlu dipahami bahwa pengadaan tersebut bukan dilakukan langsung oleh BGN, melainkan oleh Unhan dalam rangka pelaksanaan pendidikan SPPI," katanya.

Lebih lanjut, Dadan memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran negara di lingkungan BGN telah melalui proses yang sesuai, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pengawasan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baca Juga: BGN Terapkan WFH Bergantian untuk Hemat BBM

Ia juga mengingatkan bahwa penyebaran informasi yang tidak akurat dan tidak bertanggung jawab dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat, bahkan berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah.

"Karena itu kami mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi dan mempercayai informasi yang belum terverifikasi dan merujuk pada sumber resmi," katanya.

BGN, lanjut Dadan, berkomitmen untuk terus menjaga prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

Selain itu, lembaga tersebut juga terbuka terhadap pengawasan, baik dari internal maupun pihak eksternal.

(Sumber: Antara)