Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji (kiri), Menteri LH/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq (kanan) dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Tahun 2026 di Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026. ANTARA/HO-Kemendukbangga/BKKBN. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji menekankan pentingnya membangun kebiasaan pengelolaan sampah dari lingkup keluarga guna mendukung gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah (ASRI).
"Melalui kebiasaan memilah, mengurangi, dan mengelola sampah sejak dari rumah, keluarga diharapkan menjadi garda terdepan dalam menekan volume sampah sekaligus mewujudkan lingkungan yang ASRI," katanya di Jakarta, Rabu, 25 Februari 2026.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah Tahun 2026 yang digelar bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH).
Wihaji menilai keluarga sebagai unit terkecil masyarakat memiliki posisi strategis dalam menyelesaikan persoalan sampah sejak dari sumbernya.
“Unit terkecil sebuah negara adalah keluarga. Maka, apapun problem negara, solusinya dimulai dari keluarga, termasuk sampah," ujar dia.
Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara keluarga, kementerian, dan para pemangku kepentingan akan memperkuat upaya penanganan sampah, terutama sampah rumah tangga.
Baca Juga: Kemendukbangga Respons Isu Childfree Lewat Program Tamasya
"Kami memiliki pasukan yang siap dimanfaatkan karena tugas Kemendukbangga/BKKBN adalah menggerakkan dan mengubah perilaku, termasuk perilaku keluarga dalam penanganan sampah," ucap Wihaji.
Saat ini, Kemendukbangga/BKKBN memiliki 17.541 penyuluh KB, 597.909 kader pendamping keluarga, serta 77.281 Kampung KB yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai ujung tombak edukasi dan pendampingan.
Pendampingan tersebut ditargetkan mampu meningkatkan pemilahan sampah rumah tangga hingga sekitar 30 persen, mendorong pembentukan bank sampah aktif di Kampung KB, serta menciptakan lingkungan yang lebih bersih. Penguatan dari hulu dinilai krusial untuk mengurangi beban penanganan di hilir.
Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLH/BPLH, timbunan sampah nasional pada tahun 2025 mencapai 24,8 juta ton, dengan 65,45 persen belum terkelola.
Baca Juga: Kemendukbangga dan UNFPA Bersinergi Tekan Angka Kematian Ibu dan Bayi
Kapasitas tempat pemrosesan akhir (TPA) diperkirakan secara teknis akan mencapai batas pada tahun 2028. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq mengingatkan urgensi penanganan persoalan tersebut.
"Bapak Presiden mengingatkan, kita memiliki waktu tiga tahun dari sekarang untuk berjibaku menyelesaikan sampah," ujarnya.
Dengan jumlah penduduk sekitar 286 juta jiwa atau sekitar 74 juta keluarga, intervensi di tingkat rumah tangga dinilai memiliki potensi besar.
Upaya tersebut diharapkan mampu menekan volume sampah ke TPA hingga 20–30 persen, menurunkan risiko penyakit berbasis lingkungan, serta memperkuat ketahanan dan kualitas keluarga.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
