Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) usai rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jakarta, Senin, 12 Januari 2026. (ANTARA/Aria Ananda) (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah menargetkan penerapan kebijakan beras satu harga secara nasional mulai tahun 2026 sebagai langkah menekan perbedaan harga antarwilayah. Kebijakan tersebut diarahkan agar harga beras di Pulau Jawa dan luar Jawa, termasuk kawasan Indonesia Timur, dapat diberlakukan sama dengan dukungan pembiayaan distribusi dari negara.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa upaya tersebut bertujuan untuk mencegah masyarakat di wilayah timur Indonesia menanggung harga beras yang lebih tinggi dibandingkan daerah lain.
“Jangan sampai Indonesia Timur membayar lebih mahal. Tahun 2026 ini kita usahakan beras satu harga di mana pun berada,” kata Zulhas usai rapat koordinasi terbatas bidang pangan di Jakarta, Senin, 12 Januari 2026.
Menurut Zulhas, realisasi kebijakan beras satu harga memerlukan penguatan peran Perum Bulog, terutama dalam menjaga kelancaran distribusi serta stabilitas harga beras di tingkat nasional.
Baca Juga: Jelang Ramadan, Bulog Pastikan Keamanan Stok Beras dan Minyak Goreng di Aceh
Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah juga membahas skema pemberian margin penugasan kepada Bulog agar lembaga tersebut memiliki ruang pembiayaan yang cukup dalam menjalankan mandat stabilisasi harga dan distribusi beras ke seluruh wilayah Indonesia.
Zulhas menjelaskan bahwa perhitungan margin penugasan itu telah dibahas bersama Kementerian Keuangan serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai bagian dari langkah memperkuat peran Bulog.
Selain fokus pada distribusi dan pembiayaan, pemerintah turut membahas kesiapan pasokan beras nasional seiring dengan proyeksi panen raya yang diperkirakan berlangsung lebih awal, mulai Februari.
Dalam kesempatan yang sama, Zulhas memaparkan gambaran harga beras yang menjadi dasar pembahasan kebijakan satu harga tersebut.
Baca Juga: Infografik: Indonesia Capai Swasembada Beras 2025
“Kalau yang premium Rp14.900, kalau yang medium Rp13.500. Tapi kalau Bulog, SPHP (stabilisasi pasokan dan harga pangan), karena ada subsidi, untuk saudara-saudara kita yang kurang itu bisa dijual Rp11.000 sampai Rp12.000,” ujar dia.
Ia menegaskan bahwa kebijakan beras satu harga masih dalam tahap pengupayaan dan memerlukan dukungan berbagai instrumen, mulai dari sistem distribusi, pembiayaan, hingga kesiapan infrastruktur pendukung.
Pemerintah berharap melalui penguatan peran Bulog dan terjaganya pasokan nasional, disparitas harga beras antarwilayah dapat ditekan secara bertahap ke depan.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
