Pramono Anung (NTVNews.id/ Adiansyah)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mengurangi kapasitas pengolahan sampah di fasilitas Refuse Derived Fuel (RDF) Rorotan, Jakarta Utara. Meski demikian, uji coba proyek energi dari sampah tersebut tetap dilanjutkan secara bertahap.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, RDF Rorotan tidak dihentikan, melainkan hanya dibatasi kapasitasnya untuk sementara waktu.
"Enggak dihentikan. Sekarang kapasitasnya kita batasi sampai 1.000 (ton)," ucap Pramono kepada wartawan di Balai Kota Jakarta, Kamis, 6 November 2025.
Baca Juga: Belum Ada Obrolan Pramono dan DPRD Soal Rencana Kenaikan Tarif TransJakarta
Sebelumnya, RDF Rorotan sempat beroperasi dengan kapasitas pengolahan mencapai 2.000 hingga 2.500 ton sampah per hari.
Namun, peningkatan kapasitas tersebut justru menimbulkan sejumlah persoalan di lapangan, terutama bau tidak sedap yang menyebar hingga ke kawasan permukiman warga.
asilitas pengolahan sampah menjadi bahan bakar atau (DLH DKI/ NTVNews.id)
Baca Juga: Anak Buah Pramono Modifikasi Cuaca Antisipasi Cuaca Ekstrem
"Ketika dinaikkan jadi 2.000 (ton), bahkan sempat 2.500 (ton), mulai muncul problem. Sampahnya kena hujan, prosesnya terganggu, lalu truk-truk pengangkut yang lama meneteskan air lindi dan menimbulkan bau," imbuhnya.
Menurut Pramono, permasalahan utama bukan pada fasilitas RDF, tetapi pada sistem pengangkutan dan kondisi sampah yang dikirim ke lokasi. Untuk menjaga stabilitas proses, kapasitas RDF sementara diturunkan menjadi 1.000 ton per hari.
"Karena ketika 1.000 ton, masyarakat di sana juga diajak melihat cerobong dan sebagainya, cerobongnya bersih, tertata dengan baik, dan juga sampahnya teratur karena memang sampah yang digunakan untuk RDF itu sebaiknya 2 sampai dengan 5 hari," ujarnya.
Selain itu, ia memastikan bahwa uji coba RDF tetap berjalan dengan pengawasan ketat. Ia juga menegaskan bahwa truk-truk pengangkut sampah yang sudah tua akan diganti agar proses distribusi lebih efisien dan tidak menimbulkan bau di jalanan.
"Sekarang ada 93 truk dari pengadaan 2024, dan pengadaan 2025 akan dipercepat. Truk lama ditarik untuk keperluan lain," tutup Pramono.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
