Kemendagri: Pertumbuhan Aceh Perlu Didorong Penguatan Sektor Unggulan

Ntvnews.id, Jakarta - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Komjen Pol Tomsi Tohir, mengingatkan Pemerintah Aceh agar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) 2025–2029 harus mendukung 83 kegiatan prioritas utama dalam RPJMN 2025–2029 serta proyek-proyek strategis nasional.

“Pastikan dokumen RPJMA 2025–2029 benar-benar mendukung dan berkontribusi terhadap program nasional,” ujar Tomsi dalam arahannya pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Anjong Mon Mata, Banda Aceh, Rabu.

Menurutnya, Musrenbang ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan visi nasional menuju Indonesia Emas 2045. Ia menekankan perlunya sinergi dan konsistensi antara kebijakan daerah dan pusat, terutama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan melampaui lima persen pada periode 2025–2029.

“Pertumbuhan Aceh perlu didorong lewat penguatan sektor unggulan berbasis potensi lokal serta hilirisasi produk daerah,” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran UMKM, koperasi, dan BUMD dalam menciptakan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi.

Tomsi menambahkan bahwa integrasi program penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja harus dilakukan berbasis data P3KE, dengan fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti usaha mikro dan padat karya. Ia juga mendorong penggunaan dana desa untuk membantu rumah tangga miskin ekstrem secara langsung.

Dalam hal pembangunan sumber daya manusia, ia meminta pemerintah daerah mempercepat peningkatan akses dan kualitas layanan pendidikan, kesehatan, serta intervensi gizi yang menyasar keluarga berisiko stunting melalui pendekatan lintas sektor.

“Inovasi dan akselerasi program unggulan daerah sangat dibutuhkan. RPJMA harus memuat program prioritas konkret, berdampak, dan berkelanjutan, dengan alokasi anggaran fokus pada kinerja pelayanan publik, bukan sekadar pemerataan antar OPD,” tegasnya.

Tomsi juga menekankan pentingnya penggunaan data yang akurat sebagai dasar perumusan kebijakan dan pengukuran dampak program pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Gubernur Aceh, Muzakir Manaf (Mualem), menyatakan bahwa RPJMA harus mencerminkan kondisi riil daerah serta aspirasi masyarakat. Ia menekankan pentingnya harmonisasi RPJMA dengan RPJMN 2025–2029, Rencana Induk Dana Otsus 2028–2047, dan RPJPA Aceh 2025–2045.

Mualem juga meminta dukungan Pemerintah Pusat untuk beberapa isu strategis di Aceh, seperti perpanjangan dana otonomi khusus, pengembangan perdagangan dan pelabuhan bebas Sabang, serta pembangunan infrastruktur di daerah terpencil.

“Musrenbang ini menjadi awal penting bagi terwujudnya Aceh yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing,” tutup Mualem.