Ntvnews.id, New York - Jakarta mendapatkan undangan resmi dari markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, hadir langsung dalam forum prestisius dunia, High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF) pada Senin, 14 Juli 2025.
Didampingi Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, kehadiran Pramono menjadi bukti pengakuan internasional terhadap transformasi Jakarta menuju kota berkelas dunia.
Forum HLPF ini merupakan ajang penting bagi para pemimpin dunia, kepala daerah, dan diplomat untuk merumuskan langkah konkret mencapai Sustainable Development Goals (SDGs).
Dalam forum tersebut, Pramono menegaskan bahwa Jakarta sedang menjalani lompatan besar menuju kota yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan resilien. Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas negara dan kota untuk menghadapi tantangan perkotaan modern seperti urbanisasi masif, perubahan iklim, dan kesenjangan sosial.
Baca Juga: Pramono Dinas ke New York, Jakarta Tetap Terpantau
"Jakarta bukan lagi hanya ibu kota administratif, tapi harus naik kelas sebagai kota global, sehingga penting bagi kami untuk aktif dalam diplomasi global. Saat ini, Jakarta sedang menjalankan sejumlah inisiatif penting, termasuk transisi energi bersih, digitalisasi layanan publik, dan penguatan ekonomi hijau berbasis komunitas,” kata Pramono Anung.
Selain mewakili DKI Jakarta, Arrmanatha Nasir menyebut partisipasi Gubernur DKI Jakarta ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang serius dalam mengarusutamakan pembangunan berkelanjutan, sekaligus membuka ruang bagi kota-kota lain di Indonesia untuk lebih aktif dalam jaringan kota dunia, seperti C40, UCLG, dan ICLEI.
HLPF tahun ini berlangsung dari 14 hingga 23 Juli, mengusung tema Advancing Sustainable, Inclusive and Evidence-Based Solutions for the 2030 Agenda with No One Left Behind.
Sebanyak 37 negara akan mempresentasikan Voluntary National Reviews (VNRs) mereka, termasuk Indonesia, yang akan menyoroti kemajuan dan tantangan dalam penerapan SDGs di berbagai level pemerintahan.