Fadli Zon, Menteri Kebudayaan. (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan bahwa penetapan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional didasarkan pada momen bersejarah penandatanganan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara.
Dalam siaran pers yang dirilis di Jakarta pada Senin, disebutkan bahwa PP tersebut ditandatangani oleh Presiden Soekarno bersama Perdana Menteri Sukiman Wirjosandjojo tepat pada 17 Oktober 1951, menandai tonggak penting dalam perjalanan budaya bangsa.
"PP tersebut menetapkan lambang Negara Indonesia, yaitu Garuda Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai bagian integral dari identitas bangsa," ucapnya.
"Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar semboyan, tetapi filosofi hidup bangsa Indonesia, yang mencerminkan kekayaan budaya, toleransi, dan persatuan dalam keberagaman," jelasnya.
Menurutnya, penetapan 17 Oktober sebagai Hari Kebudayaan Nasional bertujuan untuk meneguhkan jati diri bangsa, dengan menjadikan Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol persatuan yang menyatukan keberagaman Indonesia.
"17 Oktober adalah momen penting dalam perjalanan identitas negara kita. Ini bukan hanya tentang sejarah, tetapi juga tentang masa depan kebudayaan Indonesia yang harus dirawat oleh seluruh anak bangsa," ujar Fadli.
Penetapan Hari Kebudayaan Nasional juga bertujuan mendorong pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan budaya, sekaligus memperkuat kesadaran generasi muda terhadap kekayaan budaya Indonesia.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk membangun pemahaman publik yang lebih dalam tentang budaya nasional, mengangkat peran budaya dalam membentuk peradaban bangsa, serta menjadikannya sebagai fondasi dalam pembangunan karakter dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
(Sumber: Antara)
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
