Kementerian Agama menyatakan dukungan terhadap percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Ciawi–Sukabumi. Dukungan ini mencakup penyelesaian kendala regulasi terkait pengadaan tanah yang melibatkan aset wakaf. (ISTIMEWA)
Ntvnews.id, Jakarta - Kementerian Agama menyatakan dukungan terhadap percepatan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jalan Tol Ciawi–Sukabumi. Dukungan ini mencakup penyelesaian kendala regulasi terkait pengadaan tanah yang melibatkan aset wakaf.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Muhammad Adib, usai mengikuti Rapat Koordinasi PSN yang digelar di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden, Jakarta.
Menurut Adib, saat ini terdapat disharmoni antara Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 95 Tahun 2023 dan Keputusan Menteri Agama (Kepmenag) Nomor 1009 Tahun 2023 yang berdampak pada proses pengadaan tanah. Kemenag, kata dia, siap menjadi bagian dari solusi.
"Dalam rapat di Kantor Staf Presiden Kamis lalu, saya mengarahkan seluruh jajaran Kementerian Agama, khususnya Ditjen Bimas Islam dan Direktorat Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, agar aktif dalam harmonisasi kebijakan lintas kementerian," ujarnya saat ditemui media, Kamis, 12/6.
Adib juga menegaskan bahwa pihaknya membuka ruang evaluasi terhadap Kepmenag 1009 sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip hukum syariah dan amanah wakaf.
"Tujuan kita jelas: memastikan proyek strategis ini berjalan lancar, tepat waktu, dan memberi manfaat besar bagi masyarakat," tegasnya.
Lebih lanjut, Adib mengatakan, Kementerian Agama bukan hanya regulator urusan keagamaan, melainkan juga mitra strategis dalam pembangunan nasional.
"Kami ingin masyarakat melihat bahwa Kemenag proaktif dan solutif. Dalam konteks PSN, kami menjembatani nilai-nilai keagamaan dengan kebutuhan pembangunan. Ini bentuk nyata kehadiran negara yang membangun secara fisik tanpa meninggalkan nilai sosial dan spiritual," ucapnya.
Sementara itu, Plh. Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Muhibuddin, mengungkapkan pentingnya forum koordinasi lintas sektor untuk menyatukan pemahaman regulasi dan menghindari hambatan teknis di lapangan.
"Kami terbuka untuk melakukan komunikasi teknis dengan berbagai pihak, agar proses pengadaan tanah tetap taat regulasi dan sesuai prinsip syariah, khususnya dalam pengelolaan tanah wakaf," jelas Muhibuddin.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Tenaga Ahli Utama Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kantor Staf Presiden, Dr. Ir. Resdiansyah. Fokus rapat adalah membahas progres pengadaan tanah dan konstruksi Tol Ciawi–Sukabumi serta strategi percepatannya.
Hadir dalam pertemuan itu, pejabat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kementerian Agama, serta sejumlah badan usaha dan instansi terkait lainnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
