DPR Minta Antrean BBM di Bali Tak Ganggu Pariwisata

Ntvnews.id, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta sistem distribusi bahan bakar minyak (BBM) dibenahi. Ini menyusul terjadinya antrean panjang di sejumlah SPBU di Bali.

Menurut Anggota Komisi XII DPR RI, Jamaludin Malik, Pertamina harus memastikan ketersediaan BBM di tingkat nasional benar-benar diikuti dengan kelancaran pasokan hingga ke masyarakat.

Jamaludin mengatakan, persoalan distribusi BBM tidak boleh dianggap sebagai masalah teknis semata. Menurutnya, sebagai perusahaan energi milik negara, Pertamina memiliki tanggungjawab besar untuk menjaga keandalan pasokan BBM, termasuk di daerah yang sangat bergantung pada jalur distribusi laut.

"Jangan sampai stok nasional dinyatakan aman, tetapi masyarakat justru kesulitan mendapatkan BBM di SPBU. Persoalan seperti ini harus menjadi perhatian serius karena menyangkut kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian," ujar Jamaludin di Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2026.

Menurutnya, antrean panjang di SPBU harus menjadi bahan evaluasi terhadap kesiapan sistem logistik, mulai dari armada pengangkutan, kapasitas penyimpanan, hingga mekanisme antisipasi apabila terjadi gangguan distribusi atau peningkatan konsumsi secara mendadak.

"Harus ada sistem deteksi dini dan langkah antisipasi yang jelas. Kalau terjadi keterlambatan pengiriman atau lonjakan permintaan, seharusnya sudah tersedia skenario penanganan agar masyarakat tidak menjadi pihak yang dirugikan," jelas dia.

Jamaludin meminta koordinasi antara unit pengolahan, pengangkutan, terminal BBM, dan jaringan SPBU diperkuat. Ia mengatakan, keandalan distribusi harus menjadi salah satu indikator utama dalam mengevaluasi kinerja perusahaan, bukan semata-mata besarnya cadangan atau volume BBM yang tersedia.

Ia mengingatkan bahwa gangguan distribusi BBM dapat berdampak terhadap biaya transportasi, aktivitas perdagangan, hingga sektor pariwisata.

"Harus memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa kebutuhan BBM mereka terpenuhi. Kami ingin pembenahan ini tidak berhenti pada penyelesaian antrean, tetapi menjadi perbaikan menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM nasional. Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang," tandasnya.