2 Tahun Prabowo-Gibran, Investasi Proyek Hilirisasi Tembus Rp225 Triliun

Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Kurnia Ramadhana, menyampaikan bahwa pelaksanaan proyek hilirisasi itu diperkirakan mampu menyerap 37.833 tenaga kerja. Program tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat industri nasional dan mendorong kemandirian ekonomi.

"Hilirisasi dan industrialisasi menjadi bagian dari arah kebijakan pemerintah untuk memperkuat kemandirian ekonomi dan mendorong penciptaan lapangan kerja," kata Kurnia dalam keterangan di Jakarta.

Dalam pelaksanaannya, Danantara menyiapkan 26 proyek hilirisasi yang dibagi ke dalam dua fase dengan nilai investasi keseluruhan Rp225 triliun. Selain mendorong pengembangan industri pengolahan, pemerintah juga membenahi tata kelola perdagangan komoditas strategis melalui penerapan kebijakan ekspor satu pintu.

Baca Juga: Deretan Doa dari Menteri Kabinet Merah Putih untuk Prabowo yang Ulang Tahun Ke-75

Kebijakan yang dikelola melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) tersebut mulai diterapkan pada 1 Juni 2026 terhadap tiga komoditas, yakni batu bara, kelapa sawit, dan ferro alloy atau paduan besi.

Pada 2025, nilai ekspor ketiga komoditas itu tercatat mencapai 66,13 miliar dolar AS atau setara 23,4 persen dari total ekspor nasional.

Penerapan sistem ekspor satu pintu dilakukan secara bertahap untuk memperkuat pengawasan perdagangan, mencegah pelaporan nilai ekspor di bawah nilai sebenarnya atau under-invoicing, serta mengoptimalkan pengelolaan devisa hasil ekspor bagi perekonomian Indonesia.

Restrukturisasi BUMN Hemat Biaya Rp50 Triliun

Selain mendorong hilirisasi, pemerintah melakukan penataan dan konsolidasi badan usaha milik negara (BUMN) untuk menyederhanakan struktur perusahaan serta meningkatkan efisiensi operasional.

Dalam proses tersebut, sebanyak 328 BUMN telah ditutup sebagai bagian dari penyederhanaan struktur 1.074 entitas BUMN, termasuk anak dan cucu perusahaan yang sebelumnya terdata.

Kurnia mengatakan langkah restrukturisasi itu menghasilkan penghematan biaya overhead sekitar Rp50 triliun. Efisiensi tersebut berasal dari sejumlah komponen pengeluaran, antara lain biaya direksi dan komisaris, sewa gedung dan kendaraan, serta perjalanan dinas.

"Pemerintah menargetkan penghematan biaya tersebut meningkat menjadi lebih dari Rp70 triliun hingga akhir 2026," ujarnya.

Upaya pembenahan perusahaan pelat merah tersebut diharapkan dapat menekan pengeluaran yang tidak efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan demikian, pengelolaan BUMN diharapkan menjadi lebih efektif dalam mendukung perekonomian nasional.

Bursa Mineral Ditargetkan Beroperasi 2027

Pemerintah juga memperkuat transparansi perdagangan mineral dan komoditas strategis melalui pembentukan Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Bursa Mineral Indonesia pada 12 Juni 2026.

Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027. Lembaga tersebut direncanakan berada di bawah pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pembentukan bursa tersebut bertujuan menciptakan mekanisme perdagangan komoditas yang lebih transparan, menyediakan harga referensi domestik, serta mengurangi peluang manipulasi nilai ekspor melalui praktik under-invoicing dan transfer pricing.

Keberadaan bursa diharapkan membantu pemerintah memperoleh gambaran harga komoditas yang lebih terbuka dan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas perdagangan sumber daya alam.

Berbagai kebijakan tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintahan Prabowo-Gibran untuk mempercepat hilirisasi, meningkatkan efisiensi BUMN, dan memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas strategis.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berupaya memastikan pengelolaan sumber daya alam tidak berhenti pada penjualan bahan mentah, tetapi mampu menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi industri dan perekonomian nasional.