Menteri Luar Negeri (Menlu) Arrmanatha Christiawan Nasir saat menjawab pertanyaan wartawan di Kementerian Luar Negeri Jakarta (Antara)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Luar Negeri Arrmanatha Christiawan Nasir atau Tata mengungkapkan arah kebijakan Indonesia apabila kembali terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk periode 2029–2030. Indonesia akan mendorong reformasi agar lembaga tersebut menjadi lebih efektif, representatif, transparan, dan demokratis.
Tata menyampaikan hal itu dalam konferensi pers di Gedung Palapa, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin, 12 Oktober 2026. Pernyataan tersebut disampaikan beberapa jam setelah dirinya menerima serah terima jabatan dari Menteri Luar Negeri sebelumnya, Sugiono.
Ia menegaskan, pergantian kepemimpinan di Kementerian Luar Negeri tidak mengubah arah kebijakan diplomasi Indonesia, termasuk dalam upaya pencalonan sebagai anggota tidak tetap DK PBB.
"Tongkat estafet berpindah tangan, tapi larinya tetap ke arah yang sama. Semangat yang sama mendasari pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Kawanan PBB untuk periode 2029-2030," kata Tata.
Ia kemudian menjelaskan bahwa pencalonan tersebut bertujuan mendorong perbaikan tata kelola DK PBB agar semakin terbuka dan mampu mewakili kepentingan berbagai negara.
"Untuk mendorong Dewan Kawanan BBB yang lebih efektif, representatif, transparan, dan demokratis."
Indonesia tercatat telah empat kali menjabat sebagai anggota tidak tetap DK PBB. Keanggotaan tersebut berlangsung pada periode 1973–1974, 1995–1996, 2007–2008, dan 2019–2020.
Selain mengincar kembali posisi di DK PBB, Indonesia juga berperan dalam memperkuat akuntabilitas dan transparansi organisasi internasional tersebut melalui keanggotaan di UN Board of Auditors atau Badan Auditor PBB untuk periode 2026–2032.
Tata mengatakan, Indonesia akan terus memperjuangkan penguatan Perserikatan Bangsa-Bangsa beserta lembaga multilateral lainnya. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, keterwakilan, dan efisiensi sistem multilateral.
Menurutnya, tata kelola multilateral saat ini masih belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan negara-negara berkembang, termasuk kelompok Global South atau negara-negara di belahan selatan dunia.
"Saat ini kita harus akui bahwa sistem multilateral belum dapat dikatakan berpihak sepenuhnya pada negara berkembang atau Global South," ujar dia.
Karena itu, Indonesia akan terus mendorong pembenahan sistem multilateral agar lebih adil dan mampu memberikan ruang yang proporsional bagi negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan global.
"Untuk itu, kita akan terus dorong langkah untuk berkuat sistem multilateral atau mendorong multilateral reform," imbuh Tata.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
