Seorang pria mengibarkan bendera oposisi Suriah saat merayakan runtuhnya rezim Partai Baath yang bekuasa selama 61 tahun di Perlintasan Perbatasan Masnaa, Lebanon, Minggu, 8 Desember 2024. Pemberontak Suriah mengumumkan mereka berhasil menggulingkan (Antara)
Ntvnews.id, Damaskus - Suriah mengecam keras keputusan Kolombia yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki. Damaskus menilai pengakuan tersebut bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Dilansir dari Al Arabiya, Rabu, 12 Agustus 2026, dalam pernyataan pada Selasa, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Suriah mengkritik sikap Pemerintah Kolombia yang diumumkan pada Senin, 10 Agustus 2026. Kolombia sebelumnya menyatakan pengakuan terhadap kedaulatan Israel di Dataran Tinggi Golan dengan alasan keamanan, yang menurut Suriah tidak memiliki dasar dan bertentangan dengan ketentuan hukum internasional.
Damaskus kembali menegaskan bahwa Dataran Tinggi Golan merupakan wilayah yang tidak terpisahkan dari Suriah.
Suriah menilai pengakuan Kolombia terhadap kedaulatan Israel atas kawasan tersebut telah bertentangan dengan Piagam PBB, prinsip larangan mengambil wilayah negara lain melalui kekerasan, serta Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 497 Tahun 1981.
Pemerintah Suriah juga mengutip pernyataan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres yang menegaskan bahwa Dataran Tinggi Golan merupakan wilayah Suriah dan status tersebut diakui oleh PBB.
Baca Juga: Kronologi 2 Bom Meledak Dekat Hotel Macron di Suriah
Damaskus turut menyebut dukungan masyarakat internasional terhadap posisi Suriah mengenai Dataran Tinggi Golan semakin berkembang. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah negara yang mendukung resolusi Majelis Umum PBB bertajuk "Golan Suriah", dari 97 negara pada 2024 menjadi 123 negara pada 2025.
Dalam pernyataan yang sama, Kemlu Suriah juga mengecam kembali serangkaian serangan dan operasi militer Israel di wilayah Suriah.
Damaskus menyerukan kepada negara-negara serta organisasi internasional untuk mematuhi hukum internasional dan menghormati resolusi yang telah ditetapkan PBB.
Kemlu Suriah menegaskan akan terus menempuh berbagai jalur diplomatik dan hukum guna mempertahankan kedaulatan, keutuhan wilayah, serta hak teritorial negaranya.
Suriah juga menyatakan akan melanjutkan upaya untuk mengembalikan wilayah yang saat ini berada di bawah pendudukan negara asing.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
