Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah inisiatif yang sangat baik.
Ia meminta agar perdebatan mengenai program tersebut dihentikan dan fokus dialihkan pada optimalisasi tata kelola pelaksanaannya di lapangan.
"Saya kira mengenai MBG kita jangan bertengkar lagi mengenai itu, itu barang baik. Tinggal pengelolanya saja yang tentu kita perbaiki," ujar Luhut dalam keterangan pers usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Selasa, 9 Juni 2026.
Luhut menjelaskan, pihaknya telah merespons arahan Presiden dengan melakukan survei independen secara profesional di 800 titik untuk memastikan kredibilitas program MBG.
"Jadi betul-betul dengan profesional. Jadi kita, kami di DEN menjaga betul kredibilitas kami dan itu kami laporkan ke Presiden detail," tambahnya.
Anggota tim ahli DEN, Septian Hario Seto, menjelaskan bahwa survei tersebut dilakukan dengan menggunakan metode random sampling berbasis sistem komputer untuk menjangkau lokasi yang luas, mulai dari Nias Selatan, Halmahera, hingga Papua.
Baca Juga: KPK Tahan Bupati Muara Enim Edison dan 3 Tersangka Lain
"Jadi ada 800 titik yang kita pilih secara random sampling. Jadi ini komputer yang memilih sampelnya ya. Jadi ada yang di Nias Selatan, ada yang di Halmahera, ada yang di Papua, segala macam. Jadi ini bisa digambarkan merepresentasikan dari total keseluruhan populasi SPPG yang ada," ujar Seto.
Dari survei tersebut, DEN menemukan bahwa program MBG berhasil menggerakkan ekonomi lokal melalui pelibatan UMKM.
"Hasil pertama yang kami melihat positif adalah bahwa ada 86,9% dari SPPG yang ada saat ini itu paling tidak memiliki satu supplier kecil. Jadi ini adalah UMKM yang memang ada di dekat lokasi dari SPPG tersebut," jelas Seto.
Seto menambahkan bahwa rata-rata satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melibatkan tiga UMKM di sekitarnya.
"Jadi ini membuktikan bahwa program MBG ini selain tadi mencapai tujuan Bapak Presiden untuk perbaikan gizi dari anak-anak Indonesia, ini juga menciptakan ekosistem supply chain yang baru," tegasnya.
DEN memastikan akan terus mengawal efisiensi anggaran dalam program prioritas ini melalui pengawasan berkala.
"Kami juga minta Presiden apa namanya untuk Dewan Ekonomi melakukan monitoring dan evaluasi setiap ini dan melaporkan pada Presiden," ujar Luhut.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beserta jajaran di Istana Merdeka (Setpres)