Ekspor Listrik Bersih ke Singapura Belum Bisa Dimulai Tahun Ini, Pemerintah Masih Matangkan Aspek Teknis

Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah memastikan rencana ekspor listrik bersih dari Indonesia ke Singapura belum dapat direalisasikan pada tahun 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa proyek tersebut masih memerlukan pembangunan infrastruktur transmisi yang diperkirakan membutuhkan waktu antara satu hingga satu setengah tahun sebelum dapat dioperasikan.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 9 Juni 2026, Airlangga menegaskan bahwa kesiapan infrastruktur menjadi faktor utama yang menentukan pelaksanaan ekspor listrik hijau tersebut.

“Tidak (bisa terlaksana tahun ini). Membangun fasilitas transmisi listrik setidaknya membutuhkan waktu 1-1,5 tahun untuk diimplementasikan,” kata Airlangga.

Baca Juga: Wamen ESDM Pastikan Blackout Sumatera Bukan Sabotase

Selain persoalan infrastruktur, pemerintah juga masih melakukan evaluasi teknis bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Airlangga menyebut berbagai aspek teknis masih dibahas guna memastikan implementasi kerja sama berjalan sesuai rencana.

“Saya pikir untuk hal ini kami masih mengevaluasi aspek teknisnya dengan Menteri ESDM. Harapannya saat pertemuan pemimpin nanti kita bisa memfinalisasi implementasi dari MoU yang sudah ditandatangani tahun lalu,” ujarnya.

Kesepakatan ekspor listrik bersih sendiri telah dituangkan dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan pemerintah Singapura. Melalui kerja sama tersebut, Indonesia berencana mengekspor listrik bersih hingga kapasitas 3,4 gigawatt (GW) pada tahun 2035. Namun, proses negosiasi berlangsung cukup panjang karena Indonesia menginginkan manfaat ekonomi yang lebih luas dari kerja sama tersebut.

Baca Juga: Kejaksaan Tangkap Pegawai Dinas ESDM Kalsel, Diduga Terlibat Pemerasan Izin Tambang Rp1,2 Miliar

Hasil perundingan akhirnya menghasilkan kesepakatan yang tidak hanya mencakup ekspor energi hijau, tetapi juga pembangunan kawasan industri berkelanjutan di wilayah Batam, Bintan, dan Karimun (BBK), Kepulauan Riau. Bahlil sebelumnya menegaskan bahwa kerja sama harus memberikan keuntungan bagi kedua negara.

“Saya katakan bahwa hubungan kerja sama harus dilakukan dengan prinsip saling menguntungkan. Kami mengirim listrik ke Singapura, dan dari hasil negosiasi, Singapura bersama Indonesia akan membangun kawasan industri bersama,” kata Bahlil pada Juni 2025.

(Sumber: Antara)