Prasetyo Hadi (Kemensetneg)
Ntvnews.id, Jakarta - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan komitmen pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem yang masih menjadi masalah serius di sejumlah wilayah Indonesia. Dalam keterangannya di Kompleks Istana Negara, Jumat, 25 Juli 2025, Prasetyo menyampaikan bahwa data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut angka kemiskinan di Indonesia menurun dan menjadi pijakan penting dalam menentukan arah kebijakan yang berpihak kepada rakyat tertinggal.
“Angka kemiskinan ekstrem memang sudah menurun, tetapi kita belum puas. Kita tidak akan membiarkan rakyat tertinggal. Pemerintah punya tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan semua warga negara bisa hidup layak,” kata Prasetyo.
Berdasarkan data BPS yang dirujuk Prasetyo, tingkat kemiskinan ekstrem secara nasional telah mengalami penurunan, namun masih menyisakan kantong-kantong kerentanan yang harus segera diatasi. “Beberapa provinsi masih menunjukkan angka di atas rata-rata nasional. Ini menjadi fokus kita ke depan,” ujarnya.
Baca Juga: Istana: Tak Ada Pajak Untuk Amplop Kondangan
Lebih lanjut, Prasetyo menekankan bahwa penurunan angka kemiskinan ekstrem tidak bisa hanya dilihat dari statistik semata. Ia menyoroti pentingnya intervensi nyata yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
“Kemiskinan ekstrem bukan sekadar soal pendapatan, tetapi juga tentang akses terhadap layanan dasar pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Maka dari itu, pendekatannya harus holistik dan lintas sektor,” ungkapnya.
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar program-program pengentasan kemiskinan dipercepat dan difokuskan pada daerah-daerah paling tertinggal. “Arahan Presiden sangat jelas. Tidak boleh ada birokrasi yang lambat. Setiap kementerian dan lembaga harus bergerak cepat dan tepat sasaran,” ucapnya.
Ia juga menggarisbawahi bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan ekstrem tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah pusat.
Baca Juga: Respons Istana Soal Eks Marinir yang Ingin Jadi WNI Lagi
“Pemerintah daerah punya peran kunci. Kalau pemerintah pusat bekerja sendiri tanpa dukungan daerah, tidak akan efektif. Kita harus kolaboratif,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Prasetyo juga menyebut bahwa pendekatan baru akan ditempuh dengan melibatkan masyarakat sipil, dunia usaha, dan akademisi.
“Kami sedang merumuskan satuan tugas khusus lintas sektor. Nantinya, tim ini akan bergerak ke lapangan, mengumpulkan data riil, dan melakukan intervensi cepat,” jelasnya.
Ia mengingatkan bahwa keberhasilan pengentasan kemiskinan ekstrem akan menjadi salah satu tolok ukur penting keberhasilan pemerintahan Presiden Prabowo.
“Ini bukan hanya janji kampanye. Ini adalah amanat konstitusi dan panggilan kemanusiaan,” pungkas Prasetyo.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
