Ntvnews.id, Jakarta - Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menegaskan bahwa pola siklon tropis di Indonesia mengalami anomali dan kini perlu diwaspadai sebagai ancaman baru. Hal ini ia sampaikan saat Rakor Pusat–Daerah menghadapi Nataru 2025–2026.
"Bahwa sesungguhnya Indonesia itu bukanlah daerah rawan bahaya siklon, ini yang kita pahami selama bertahun-tahun, tapi ternyata terjadi anomali, sehingga terbentuklah yang kita kenal dengan Siklon Senyar di Selat Malaka." ujarnya dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah yang dihadiri kepala daerah serta Forkopimda secara hybrid, di Kementerian Dalam Negeri, Senin, 1 Desember 2025.
Ia menjelaskan dampak taifun Senyar yang memicu hujan ekstrem hingga satu bulan dalam sehari.
Baca Juga: BMKG Prediksi Langit Jakarta akan Berawan Tebal pada Senin pagi
"Di Pos Langsa itu tercatat 380 milimeter hujannya, itu hujan satu bulan dijatuhkan dalam satu hari." paparnya.
Faisal memberikan daftar wilayah berpotensi melahirkan bibit siklon pada periode Desember–Januari.
"Wilayah yang perlu kita waspadai terhadap tumbuhnya bibit siklon dan menjadi siklon yaitu Bengkulu, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa, Bali, NTB, NTT, Maluku serta Papua Selatan dan Tengah." ungkapnya.
Badan meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyebutkan cuaca ekstrem yang terjadi pada sejumlah wilayah di Sumatera Utara dalam beberapa hari terakhir dampak dari Siklon Tropis Senyar. ANTARA/HO-BMKG (Antara)
Ia juga menyebut efek Fujiwhara saat dua siklon saling menarik.
"Dia berputar-putar di sana selama 2-3 hari, kemudian bergabung dengan Taifun Koto. yang kita sebut dengan Fujiwhara Effect." imbuhnya.
Baca Juga: BMKG: Gempa Magnitudo 6,0 di Laut Banda Tidak Berpotensi Tsunami
Menurutnya, BMKG kini memiliki Tropical Cyclone Warning Center sebagai alarm dini nasional.
"Indonesia tidak lagi menjadi negara yang aman terhadap terjadinya siklon tropis. BMKG juga sudah membentuk Tropical Cyclone Warning Center." tutur Faisal.
Peringatan ini menjadi alarm kesiapsiagaan lintas sektor agar Nataru tidak berujung bencana besar.
Dalam Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah yang digelar secara hybrid, di Kementerian Dalam Negeri (NTVnews.id)