Wali Kota Palu Hadianto Rasyid bersama Danrem 132 Tadulako, Ketua DPRD Sulteng, dan Wakapolda Sulteng berfoto bersama dengan massa aksi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Tengah, Senin (1/9/2025). (ANTARA)
Ntvnews.id, Jakarta - Pemerintah Kota Palu, Sulawesi Tengah, telah mengonfirmasi bahwa kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025 tidak jadi diberlakukan.
Hal ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid, saat menemui para demonstran yang berkumpul di depan Gedung DPRD Sulawesi Tengah pada hari Senin.
"Saya sampaikan terkait dengan isu lokal bahwa nilai yang kemarin untuk PBB saya sudah batalkan," kata Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid.
Hadianto menyampaikan apresiasinya kepada para mahasiswa dan pengemudi ojek online (Ojol) yang menyampaikan aspirasi mereka secara tertib dan damai.
"Saya terima kasih banyak karena kalian sangat damai hari ini dan kita beda dengan daerah lain, tidak ada ribut-ribut sehingga kita ingin menunjukkan bahwa Kota Palu sangat kondusif," ucapnya.
Ia juga mengingatkan kembali bahwa Kota Palu pernah mengalami bencana besar pada tahun 2018, ketika gempa bumi dan tsunami menyebabkan kerusakan parah terhadap rumah warga dan fasilitas umum.
"Jadi 2018 silam banyak rumah dan fasilitas di Kota Palu rusak berat, saat ini kita sudah perbaiki semua sehingga saya mengajak semua pihak menjaga kota ini,"
Selain menanggapi isu kenaikan PBB, Wali Kota juga mengumumkan rencana pembangunan shelter khusus bagi pengemudi ojek online sebagai bentuk dukungan nyata dari Pemkot.
"Pemerintah Kota Palu akan membuat shelter untuk ojek online di kota Palu tahun ini yang dilengkapi dengan wifi gratis di setiap shelter tersebut," katanya.
Dalam aksi unjuk rasa tersebut, Hadianto Rasyid didampingi oleh Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana. Mereka hadir secara langsung untuk mendengarkan aspirasi dari massa aksi yang terdiri dari mahasiswa dan pengemudi ojol di halaman kantor DPRD Sulteng.
Aksi ini bermula dari keresahan warga Palu yang menyampaikan keluhan melalui media sosial atas lonjakan tagihan PBB untuk tahun 2025. Peningkatan pembayaran tersebut dipicu oleh naiknya NJOP.
Sebagai gambaran, beberapa warga mengunggah bukti tagihan, di mana sebelumnya mereka membayar PBB sebesar Rp531 ribu pada tahun 2024, namun jumlah tersebut melonjak menjadi Rp5,1 juta di tahun 2025. Kasus lainnya menunjukkan kenaikan dari Rp499 ribu menjadi Rp2,5 juta.
Sumber: ANTARA
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
