1.250 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Aksi Unjuk Rasa di DPR

Ntvnews.id, Jakarta - Sebanyak 1.250 personel gabungan yang terdiri dari Polri, TNI, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diturunkan untuk mengawal jalannya aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR/MPR RI. Aparat menegaskan pengamanan dilakukan secara persuasif dan humanis.

"Kami ingin memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Senin, 25 Agustus 2025

Ia menjelaskan, jumlah personel yang ditugaskan mencapai 1.250 orang, melibatkan unsur TNI, Polri, dan juga aparat dari Pemda DKI. Pengamanan tersebut ditujukan untuk menjamin kelancaran penyampaian aspirasi publik.

Susatyo menegaskan, pendekatan yang digunakan tetap persuasif dan humanis tanpa membawa senjata api. Sebelum diterjunkan ke lapangan, para perwira terlebih dahulu mengikuti Tactical Wall Game (TWG) dan apel gabungan.

Kegiatan itu, kata Susatyo, bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai potensi kerawanan serta langkah pengamanan yang akan dilakukan dengan cara yang humanis.

Baca Juga: Prabowo Lantik Irjen Suyudi Ario Seto Jadi Kepala BNN, Gantikan Komjen Marthinus

Polisi juga mengingatkan peserta aksi agar tertib serta tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan masyarakat.

"Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban. Kami hadir untuk memastikan semuanya berjalan dengan aman dan kondusif," ucapnya.

Aparat mengimbau agar tidak ada aksi seperti pembakaran ban, perusakan fasilitas umum, maupun penutupan jalan.

Terkait arus lalu lintas, kepolisian akan melakukan rekayasa secara situasional sesuai kondisi lapangan. Masyarakat diminta menghindari kawasan Gedung DPR/MPR RI selama aksi berlangsung dan disarankan menggunakan jalur alternatif.

"Kami memohon pengertian masyarakat. Keselamatan dan kenyamanan bersama menjadi prioritas kami," ujar Susatyo.

Selain itu, ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, terutama yang beredar di media sosial dan berpotensi memicu kericuhan.

"Jangan terprovokasi oleh berita negatif. Bijaklah dalam menerima informasi dan tetap jaga persatuan," kata dia. 

(Sumber: Antara)