Zulhas: Prabowo Satu-Satunya Presiden yang Terapkan Pasal 33 UUD 1945

Ntvnews.id, Jakarta - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, menilai Presiden Prabowo Subianto merupakan pemimpin pertama di Indonesia yang berani secara nyata menerapkan prinsip Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan ekonomi gotong royong serta pemerataan kesejahteraan.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu menegaskan bahwa hal tersebut sejalan dengan perjuangan PAN selama ini, dan menurutnya Prabowo adalah sosok yang selama ini dinantikan rakyat.
"Presiden Pak Prabowo Subianto, satu-satunya Presiden yang berani menerapkan Pasal 33, pemberdayaan, pemerataan, gotong royong, ekonomi Pancasila," ujar Zulhas dalam pidatonya pada acara PAN Awards, rangkaian peringatan HUT ke-27 PAN, di Senayan Park, Jakarta, Minggu.

Ia menambahkan, semangat ekonomi Pancasila yang dijalankan oleh Presiden Prabowo harus terus didukung agar mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Sebagai informasi, Pasal 33 UUD 1945 menjadi dasar perekonomian nasional dengan prinsip demokrasi ekonomi yang berasaskan kekeluargaan serta gotong royong.

Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulhas juga mendorong agar Presiden menetapkan standar harga gabah melalui penerbitan keputusan presiden. Menurutnya, kebijakan tersebut akan menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil, karena selama ini banyak pelaku usaha besar turut masuk ke sektor yang seharusnya lebih banyak dikelola masyarakat.

Baca Juga: Mentan Amran Buka-bukaan Indonesia Tidak Impor Beras, Bandingkan dengan Negara Maju

Zulhas menegaskan bahwa bantuan sosial memang penting, namun yang lebih utama adalah upaya pemberdayaan rakyat.
"Saudara-saudara sekalian, itulah perjuangan kita, yang sudah kita tunggu 15 tahun lamanya. Kita kalah terus sama Pak Prabowo, betul nggak?" katanya.

Selain itu, ia juga menyoroti persoalan distribusi pupuk di Indonesia yang dinilainya terlalu berbelit dan tidak efisien. Banyaknya aturan justru membuat pupuk terlambat diterima petani.
"Pupuk semua mau ikut cawe-cawe, 148 aturan mengatur soal pupuk, maklum demokrasi mahal katanya," ujar Zulhas.

Ia menjelaskan bahwa proses distribusi pupuk bahkan membutuhkan ratusan tanda tangan sebelum benar-benar sampai ke tangan petani. Kondisi ini, katanya, telah ia laporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Jadi, ada 500 tanda tangan baru pupuk sampai ke tangan petani, bayangin saudara-saudara, itu pupuk sampai ke petani kalau sudah panen," tambahnya.

Menurut Zulhas, Presiden Prabowo langsung merespons laporan tersebut dengan mengambil langkah konkret untuk memangkas birokrasi yang menghambat distribusi pupuk.

(Sumber : Antara)