Ntvnews.id, Jakarta - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana melaporan sebanyak 5.235 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah beroperasioanl di 38 provinsi, 502 kabupaten, dan 4.770 kecamatan.
Hingga kini, layanan tersebut telah menjangkau 15 juta penerima manfaat dan ditargetkan mencapai 20 juta pada 15 Agustus mendatang, sebelum digenjot hingga 82,9 juta pada akhir 2025.
"Memiliki 5.235 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di 38 provinsi, 502 kabupaten, 4.770 kecamatan, dan kami sudah melayani 15 juta penerima manfaat. Kami sedang mengejar target untuk bisa melayani minimal 20 juta pada tanggal 15 Agustus ke depan," kata Dadan dalam keterangan resminya, Kamis 14 Agustus 2025.
Program ini mencakup pemberian makanan bergizi kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, hingga siswa dari PAUD sampai SMA.
Baca juga: Berantas Gizi Buruk, Program Makan Bergizi Gratis Hadir Sebagai Solusi
Dadan mengatakan, program tersebut menjadi langkah strategis menghadapi laju pertumbuhan penduduk Indonesia yang masih tinggi, yakni 6 orang per menit atau sekitar 3 juta per tahun.
Populasi diprediksi mencapai 324 juta pada 2045, dan menjadi 325 juta pada 2060. Menurutnya, tingginya angka kelahiran terutama berasal dari keluarga berpendidikan rendah dan ekonomi lemah.
Sementara itu, kelas menengah dan atas cenderung memiliki anak lebih sedikit. Kondisi ini berdampak pada kualitas sumber daya manusia jika tidak diantisipasi sejak dini melalui intervensi gizi.
"Apalagi sekarang digabungkan dengan sekolah rakyat, di mana keluarga mereka tidak mampu dikumpulkan di sekolah, diberi makan pagi, siang, malam. Jadi insyaallah 20 tahun ke depan kita sudah akan lebih baik karena ada tren yang cukup bagus, populasi Indonesia akan puncak di 325 juta di tahun 2060," paparnya.
Selain manfaat gizi, program ini menggerakkan perekonomian lokal.
Menurutnya satu SPPG rata-rata membutuhkan 200 kilogram beras, 3.000 butir telur, 350 ekor ayam, 300 kilogram sayur, 350 kilogram buah, dan 450 liter susu setiap hari. Semua pasokan diambil dari UMKM setempat.
Baca juga: Sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis DPR RI dan Badan Gizi Nasional di Payakumbuah
BGN mencatat, total investasi masyarakat untuk pembangunan SPPG yang sudah beroperasi mencapai sekitar Rp10 triliun, belum termasuk 17.000 unit yang masih dalam tahap verifikasi.
Jika seluruh target 30.000 SPPG tercapai, perputaran dana diperkirakan mencapai Rp40 triliun, di luar anggaran pemerintah.
"Jadi jangan heran kalau penjual alat rumah untuk bangun rumah itu kebanjiran pesanan dari SPPG-SPPG untuk membeli baja dan lain-lain, termasuk restoran-restoran. Sekarang ini restoran, kafe, hotel berubah jadi SPPG. Jadi itu satu tanda bahwa ekonomi bergerak," tutupnya.