Kenaikan Pertamax Jadi Rp16.250 per Liter Berpotensi Menekan Kelas Menengah Bawah

Ntvnews.id, Jakarta - PT Pertamina (Persero) menaikkan harga BBM Pertamax RON 92 dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter mulai 10 Juni 2026. 

Besaran kenaikan yang mencapai sekitar 32 persen ini memunculkan berbagai kekhawatiran terkait dampaknya terhadap masyarakat dan kondisi fiskal pemerintah.

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios), Media Wahyudi Askar, menilai anggapan bahwa kenaikan harga Pertamax hanya berdampak pada kelompok masyarakat kaya merupakan penyederhanaan yang keliru.

"Pandangan bahwa kenaikan Pertamax 92 hanya memukul orang kaya merupakan penyederhanaan yang keliru. Pengguna Pertamax 92 bukan cuma orang kaya, tetapi juga kelas menengah rentan," ucap Media dalam keterangan tertulis, Rabu 10 Juni 2026.

"Ketika margin kenaikannya terlalu jauh, opsinya adalah membayar lebih mahal, atau turun
ke Pertalite. Turun ke Pertalite juga berarti memperbanyak jumlah pengguna Pertalite
yang selama ini mendapatkan subsidi dari Pemerintah," lanjutnya.

Baca juga: Pertamina Ajak Masyarakat Bijak Gunakan BBM di Tengah Kenaikan Harga Pertamax dan Pertamax Green

Kemudian, keputusan pemerintah menaikkan harga Pertamax tanpa diikuti penyesuaian harga Pertalite berpotensi meningkatkan permintaan terhadap BBM bersubsidi.

Celios memperkirakan kenaikan harga Pertamax sebesar 32 persen dapat memicu berbagai dampak ekonomi dan sosial, antara lain penurunan daya beli kelompok kelas menengah dan aspiring middle class (menuju kelas menengah).

Kemudian bertambahnya jumlah penduduk rentan miskin, kenaikan harga bahan pangan, percepatan transmisi kenaikan suku bunga kredit, peningkatan jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) pada kuartal III, hingga meningkatnya risiko kriminalitas dan gejolak sosial.

Media menilai pemerintah sebenarnya memiliki alternatif lain untuk memperbaiki kondisi fiskal, salah satunya dengan melakukan perombakan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jika MBG dirombak ulang, hanya untuk yang membutuhkan (targeted), biayanya hanya Rp117 triliun. Tapi itu kemungkinan tidak dipilih pemerintah karena kontrak dengan dapur-dapur SPPG sudah berjalan. Struktur rentenya sudah terlanjur terbentuk," kata Media.

Pemerintah setidaknya terdapat empat opsi yang dapat dipilih pemerintah untuk menghadapi tekanan defisit fiskal, yakni menghentikan atau merombak program MBG, menambah utang, menaikkan pajak, atau menaikkan harga BBM.

"Menambah utang semakin sulit karena biaya pinjaman negara sedang tinggi. Beberapa hari lalu pemerintah menerbitkan PP untuk mengejar tambahan penerimaan pajak dari sektor UMKM. Hari ini pemerintah menaikkan harga Pertamax," ungkap Media.

"Sebelumnya, pemerintah juga membatalkan rencana kenaikan royalti mineral dari perusahaan-perusahaan besar yang memiliki aset dan keuntungan triliunan rupiah. Ini menjadi situasi yang janggal. Ketika negara membutuhkan tambahan penerimaan, justru kelompok menengah bawah yang diminta menanggung beban. Mereka menjadi pihak yang harus membayar konsekuensi dari persoalan fiskal yang muncul akibat pilihan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah sendiri," lanjutnya.

Baca juga: Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina, BP, Vivo, dan Shell per 10 Juni 2026, Mayoritas Naik

Kenaikan harga Pertamax bukan sekadar penyesuaian harga biasa, melainkan mencerminkan semakin sempitnya ruang fiskal pemerintah.

"Utang jatuh tempo dan kewajiban bunga menembus Rp1.434 triliun, tahun ini salah satu puncak pembayaran utang. Outlook penerimaan pajak shortfall diperkirakan Rp300-340 triliun, dan kebutuhan belanja program masih besar. Pemerintah sudah kehabisan amunisi menjaga harga energi tetap stabil," ungkap Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira.

Menurut Bhima, tekanan terhadap APBN juga diperparah oleh pelemahan nilai tukar rupiah yang telah terdepresiasi sekitar 8 persen sejak awal tahun.

"Harga minyak yang tinggi berada diluar faktor pemerintah, tapi nilai tukar rupiah yang melemah berada dalam kendali pemerintah dan BI, sehingga punya andil besar terhadap penyesuaian harga BBM. Begitu rupiah semakin melemah ke 18.000 per dollar AS, harga importasi BBM makin mahal, dan semakin menekan komponen belanja kompensasi dan subsidi energi," beber Bhima.

"Hasil simulasi sensitivitas perubahan asumsi makro APBN 2026 menjelaskan kaitan kegagalan mengendalikan kurs rupiah menyebabkan belanja negara bertambah Rp91,5 triliun, salah satunya semakin berat biaya kompensasi ke Pertamina.” tandasnya.