Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, usai bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Gedong Wilis, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Selasa, 23 Desember 2025.
Ntvnews.id, Yogyakarta - Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah menggagas Program Lumbung Mataram di tingkat desa sebagai penyedia bahan pangan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Yogyakarta. Program tersebut dinilai sejalan dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Alhamdulillah. Luar biasa. Ternyata Ngarso Dalem telah menyiapkan Program Lumbung Mataram, yang akan dibangun secara integrated, untuk peternakan dan pertanian. Lumbung Mataram ini nanti insya Allah akan memasok dapur-dapur MBG," kata Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik Sudaryati Deyang, usai bertemu dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X di Gedong Wilis, Kompleks Kantor Gubernur DIY, Selasa, 23 Desember 2025.
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono X memaparkan secara rinci konsep dan pelaksanaan Program Lumbung Mataram. Program ini merupakan upaya pemberdayaan masyarakat desa di seluruh wilayah DIY, dengan memanfaatkan lahan kas desa seluas 1 hingga 1,25 hektare di setiap desa. Lahan tersebut akan dikelola oleh warga yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri. “Lumbung Mataram ini sudah kami siapkan sejak dua tahun yang lalu, untuk membantu warga masyarakat yang kurang beruntung," kata Sultan Jogja itu.
Nanik juga menyoroti tantangan ketersediaan bahan baku pangan bagi Program MBG yang terus meningkat seiring bertambahnya jumlah SPPG. Kondisi tersebut dikhawatirkan berpotensi memicu inflasi dan kelangkaan pangan. Namun demikian, ia menilai Program Lumbung Mataram dapat menjadi solusi karena mengusung konsep pertanian dan peternakan terintegrasi.
Baca Juga: Belajar dari Bencana, Prabowo Minta Papua Punya Lumbung Desa hingga Provinsi
Program Lumbung Mataram diharapkan mampu menjadi pemasok utama bahan pangan bagi dapur MBG di DIY. “Diharapkan dengan adanya Lumbung Mataram ini, tidak ada lagi yang membeli dari luar daerah. Sehingga kemandirian ekonomi dan juga pemberdayaan masyarakat akan terjadi," kata Nanik, yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Antarkementerian dan Lembaga untuk pengelolaan Program MBG.
Sri Sultan Hamengkubuwono X pun berharap program tersebut dapat memenuhi sebagian besar kebutuhan bahan pangan untuk Program MBG di wilayahnya. “Harapan saya ini bisa, sebagian besar, bisa supply pada kebutuhan-kebutuhan untuk makan gratis,” kata Sultan. Ia menambahkan, apabila pelaksanaannya berjalan optimal, luas lahan Lumbung Mataram masih dapat diperluas guna meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
Menurut Nanik, Program Lumbung Mataram selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG. Dalam Pasal 38 peraturan tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan Program MBG harus mengutamakan penggunaan produk dalam negeri serta melibatkan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan Merah Putih, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Oleh karena itu, Nanik menyatakan komitmennya untuk menyosialisasikan konsep Lumbung Pangan yang digagas Sri Sultan ke berbagai daerah lain. “Saya berterima kasih. Saya akan sampaikan bahwa DIY sudah mempelopori, di mana desa memanfaatka lahan idle, atau bengkok kalau perlu, untuk ditanami warga masyarakat yang tidak punya sawah, untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan peternakan,” ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel NTVNEWS.ID
